/2025/07/16/129803784.jpg "Belanja Modal Dipangkas Hampir 20%, Target Pertumbuhan 6% di 2027 Semakin Sulit")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
Josua mengatakan, tantangan tersebut semakin besar karena ruang fiskal pemerintah juga semakin terbatas. Total belanja negara dalam RAPBN 2027 memang meningkat menjadi Rp 4.097,2 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp 3.942,4 triliun.
Namun, kenaikan tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya sejumlah belanja yang relatif sulit dikurangi.
Belanja pegawai misalnya, naik dari sekitar Rp 579,7 triliun menjadi Rp 625,2 triliun, atau hampir 8%. Sementara pembayaran bunga utang meningkat sekitar 11,7% dari Rp 582,2 triliun menjadi Rp 650,3 triliun.
Dengan demikian, belanja pegawai dan bunga utang saja mencapai sekitar Rp1.275 triliun, atau hampir sepertiga dari total belanja negara.
Baca Juga: Bersiap! Desil 10 Tak Bisa Beli BBM Subsidi Lagi, Purbaya: Bisa Hemat Anggaran 10%
"Ini menunjukkan bahwa bagian anggaran yang sudah terikat sebelum pemerintah menentukan prioritas pembangunan semakin besar," ujarnya.
Josua menambahkan, pembayaran bunga utang pada 2027 bahkan sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan semakin besar bagian anggaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban masa lalu, semakin terbatas ruang pemerintah untuk membiayai pertumbuhan masa depan.
Menurut Josua, komposisi anggaran tersebut masih dapat menopang pertumbuhan dalam jangka pendek. Belanja pemerintah dapat meningkatkan permintaan dan konsumsi sehingga memberikan dorongan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa dalam jangka menengah, diperlukan investasi produktif, mesin, teknologi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
Ia mencontohkan kinerja ekonomi pada kuartal II-2026. Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 15,97% dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29%.
Namun, di sisi investasi, meskipun tumbuh 6,87%, investasi mesin dan peralatan hanya tumbuh 1,32%, turun tajam dari 10,78% pada kuartal sebelumnya.
Baca Juga: Transaksi Digital Tumbuh 28,69%, BI Tegaskan Tak Gantikan Uang Kartal
"Artinya, belanja pemerintah dapat menaikkan permintaan dan PDB hari ini, tetapi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi menghasilkan lebih banyak barang dan jasa esok hari dibutuhkan investasi produktif, mesin, teknologi, infrastruktur dan peningkatan kualitas tenaga kerja," katanya.
Josua memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 hanya sekitar 5,22%, dengan konsumsi rumah tangga sebesar 5,09% dan investasi 6,03%.
Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan target pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 6%.
"Artinya, mencapai pertumbuhan mendekati 6% dengan defisit yang justru dipersempit membutuhkan kualitas setiap rupiah belanja yang jauh lebih tinggi," jelasnya.
Ia menilai, jika sebagian besar tambahan pendapatan negara habis untuk kenaikan gaji, pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja rutin, kemampuan APBN untuk menghasilkan tambahan pertumbuhan akan semakin kecil.
Josua menyarankan agar pemerintah sebaiknya menjadikan pembahasan RAPBN 2027 dengan DPR sebagai kesempatan untuk melindungi belanja yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian.
Baca Juga: Anggaran Kementerian PU 2027 Turun Jadi Rp 114,6 Triliun, Ini Proyek yang Dikebut
"Penurunan belanja modal perlu ditinjau kembali berdasarkan proyek per proyek, terutama untuk infrastruktur dasar, irigasi, logistik, pendidikan, kesehatan, teknologi dan peningkatan keterampilan sebaiknya tidak menjadi korban penyesuaian," ujar Josua.
Menurut Josua tantangan utama 2027 bukan lagi memperbesar APBN, melainkan memastikan semakin besar bagian dari setiap rupiah belanja benar-benar menciptakan kapasitas ekonomi baru, pekerjaan berkualitas dan peningkatan daya beli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
