Belanja APBN Tembus Rp 1.082 Triliun, Tumbuh 34,3% hingga April 2026

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 tercatat melonjak signifikan seiring percepatan realisasi anggaran oleh pemerintah.

Total belanja APBN mencapai Rp 1.082,8 triliun, tumbuh 34,3% secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Realisasi tersebut setara 28,2% dari total pagu APBN 2026 yang sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Sebagai perbandingan, pada periode Januari–April 2025, belanja negara baru mencapai Rp 806,2 triliun atau sekitar 22,3% dari pagu APBN saat itu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan percepatan belanja dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia menepis anggapan bahwa penguatan posisi fiskal dilakukan dengan menahan belanja.

"Belanja negara tetap kita gedor untuk cepat. Jadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm. Tetap saja belanja cepat. Sampai April tumbuhnya 34,3% dibanding tahun lalu," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, percepatan belanja diperlukan agar dampak stimulus fiskal segera dirasakan perekonomian. Pemerintah, kata dia, tidak mengandalkan pertumbuhan yang terjadi secara otomatis, melainkan mendorongnya melalui kebijakan yang agresif dan terukur.

"Kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah lebih signifikan agar dampaknya ke perekonomian lebih merata secepatnya," katanya.

Purbaya juga menekankan bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian relatif terbatas dibanding sektor swasta. Karena itu, koordinasi kebijakan dengan berbagai pihak, termasuk bank sentral, terus diperkuat.

"Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke ekonomi itu cuma di bawah 10%. Swasta itu sisanya sekitar 90% lebih," ucapnya.

Belanja Pusat Jadi Motor Kenaikan

Dari sisi komponen, belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama kenaikan. Hingga April 2026, realisasinya mencapai Rp 826 triliun, melonjak 51,1% yoy atau setara 26,2% dari pagu APBN.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 400,5 triliun yang tumbuh 57,9% yoy, serta belanja non-K/L sebesar Rp 425,5 triliun yang naik 45,2% yoy.

“Belanja kementerian/lembaga tumbuh 57,9%, belanja non-K/L tumbuh 45,2%. Jadi kita ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun,” ujar Purbaya.

Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 256,8 triliun, hanya tumbuh 1% yoy atau setara 37,1% dari pagu TKD 2026 yang mencapai Rp 693 triliun.

Di sisi pendapatan, pemerintah membukukan penerimaan negara sebesar Rp 918,4 triliun hingga April 2026, tumbuh sekitar 13% yoy.

Meski belanja tumbuh lebih cepat, defisit APBN tetap terjaga di level aman, yakni Rp 164,4 triliun atau sekitar 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menegaskan pemerintah terus menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter untuk menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui stabilitas sistem keuangan dan pasar obligasi.

"Kita usaha mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu. Bukan hanya kasih duit, tapi juga menjaga sistem ekonomi, koordinasi dengan bank sentral, menjaga stabilitas pasar obligasi, dan lain-lain," katanya.

Ia menambahkan, percepatan pencairan anggaran juga dilakukan agar momentum pertumbuhan ekonomi tidak melambat di tengah tekanan global.

"Kalau ada kementerian/lembaga yang minta uang, kita kasih cepat-cepat, dipercepat. Jadi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News