kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Begini penilaian sejumlah pakar terhadap posisi Mahfud MD sebagai Menkopolhukam


Rabu, 23 Oktober 2019 / 21:35 WIB
Begini penilaian sejumlah pakar terhadap posisi Mahfud MD sebagai Menkopolhukam
ILUSTRASI. Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) bersama mantan Menko Polhukam Wiranto (kanan) mengikuti serah terima jabatan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

Selain itu, dalam bidang politik Indonesia tidak hanya berkutat pada konstelasi politik dalam negeri. Akan tetapi, juga aktif dalam politik internasional. Lebih lanjut, Dewi menilai sosok Mahfud dapat mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga di bawahnya dengan baik.

Dewi berharap, ke depannya dalam bidang keamanan, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan humanis ketimbang pendekatan lainnya.

Baca Juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap menteri baru bisa bantu Jokowi

Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, yang penting bagi seorang menteri pertahanan adalah memahami lingkungan strategis pertahanan beserta enthitasnya.

Masalah pertahanan bukan hanya bicara pengadaan barang alutsista, tetapi juga pembangunan SDM dari berbagai komponen.

"Pengentasan masalah radikalisme, terorisme dan intoleransi juga hal yang penting diurus oleh Kemenhan. Pembangunan hubungan bilateral maupun multilateral kawasan pertahanan sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Kemenhan," ujar dia.

Wanita yang kerap disapa Nuning ini mengatakan, dengan mencermati perkembangan lingkungan baik regional maupun global, maka kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan eskalasi ancaman.

Bahkan kebutuhan gelar kekuatan TNI juga ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah sehingga dibutuhkan reaksi kecepatan TNI yang harus hadir minimal 4 jam pasca terjadinya bencana.

"Juga masalah Papua bukan hal yang dapat diabaikan urusannya oleh Kemenhan. Apa yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai unintended consequence atas suatu dinamika relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. 

Baca Juga: Rupiah loyo ke Rp 14.060 per dolar setelah Jokowi umumkan Kabinet Indonesia Maju

Nuning menilai, kejelian aparat di lapangan membaca situasi dan kondisi sosial masyarakat Papua justru yang berhasil melokalisir permasalahan tidak berkembang menjadi ekses. Keberanian pimpinan TNI didukung pihak Polri merupakan kunci keberhasilan meredam berbagai hoax.

Ia mengatakan, defence shifting menjadi tema besar yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menhan baru. Sebab, banyak negara memberi kebijakan baru terkait defence shifting yang lebih mengarah kepada efisiensi operasi militer dihadapkan pada karakteristik ancaman.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×