Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
Efisiensi operasi militer diaplikasikan dengan pemanfaatan teknologi terkini sehingga capaian operasi lebih efektif dengan sumber daya sehemat mungkin.
Baca Juga: Rupiah terkoreksi tipis sesaat setelah Jokowi umumkan Kabinet Indonesia Maju
"Teknologi terkini yang paling mendominasi defence shifting adalah Unmanned System baik UAV, USV maupun USSV. Berikutnya adalah prioritas cyber defence dalam semua bentuk peperangan pada semua tingkatan operasi militer," ujar dia.
Kedua macam teknologi tersebut, kata dia, mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus implementasi Hybrid Warfare. Karakteristik ancaman saat ini dan ke depan telah banyak berubah sehingga harus dihadapi dengan Hybrid Warfare.
"Pemahaman Defence Shifting harus menjadi pertimbangan utama Menhan baru guna melakukan transformasi di tubuh TNI menjadi kekuatan militer yang disegani di kawasan dengan mengoptimalkan para prajurit yang intelektual. Singkat kata, dalam program 100 hari Menhan baru, maka defence shifting harus dihadapi dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas prajurit TNI. Lahirlah scholar warrior," ucap dia.
Sementara itu, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto berharap, penunjukan Burhanuddin sebagai Jaksa Agung dapat memperkuat institusi kejaksaan. Serta bersama polisi dan KPK bisa berjalan seiringan memberantas korupsi.
Baca Juga: Zainudin Amali menjadi menpora, Jokowi: Sepak bolanya, pak
ICW meminta, pengawasan internal diperkuat karena masih saja terdapat jaksa yang terjerat KPK agar citra kejaksaan di mata masyarakat kembali membaik.
"Sejauh ini rasanya nama kejaksaan tenggelam dibanding KPK makanya harus ada gebrakan dalam 100 hari ke depan. Bisa terkait perkara korupsi atau yang lain," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
