Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
Bea Cukai menyadari bahwa sinergi antara aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menegakkan hukum di laut. Setiap instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Contohnya, Bea Cukai memiliki cakupan tugas menegakkan hukum di laut dalam lingkup pengamanan fiskal atau potensi penerimaan keuangan negara, dan TNI AL memiliki tugas salah satunya menegakkan hukum di bidang pertahanan dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Sejarah mencatat bahwa sinergi Bea Cukai dan TNI telah lama terjalin setidaknya sejak Bea Cukai masih merupakan institusi Hindia Belanda hingga kemudian pada tanggal 1 Oktober 1946 ditetapkan sebagai lembaga Pejabatan Bea dan Cukai.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani lihat sinyal pemulihan ekonomi di Juni, ini indikator lengkapnya
Beberapa catatan sejarah kerja sama Bea Cukai dan TNI antara lain, Bea Cukai merupakan instansi pertama yang memiliki kapal patroli laut selain TNI AL yaitu pada tahun 1953 dengan jumlah 3 kapal patroli, dan keikutsertaan kapal patroli dalam dukungan operasi militer ABRI seperti dalam pendaratan pasukan ABRI di Pekanbaru dalam rangka penumpasan PRRI/Permesta, Operasi Tumpas Pemberantasan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Operasi intelijen serta tugas lain dalam masa Dwikora/ konfrontasi dengan Malaysia dan Operasi Seroja Timor Timur.
Sinergi Bea Cukai dan TNI AL diharapkan dapat terus berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Bea Cukai khususnya di laut sehingga tugas yang dibebankan kepada Bea Cukai sebagai satuan patroli fiskal dan mencegah masuknya barang-barang berbahaya dapat berjalan dengan optimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
