Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu ingin agar kewenangannya bertambah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bawaslu tidak hanya ingin sekedar mengawasi penyelenggaraan pilkada, tetapi juga dapat menangani sengketa yang terjadi dalam pilkada itu.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Muhammad saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1) siang. Hadir dalam rapat itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dan beberapa komisioner KPU lainnya.
"Terkait penyelesaian sengketa pilkada, kami menyatakan siap jika kewenangan itu diberikan kepada kami," kata Muhammad.
Muhammad menjelaskan, lembaganya selama ini sudah berpengalaman dan cukup sukses dalam menyelesikan sengketa pemilu. Bahkan, kata dia, penyelesaian sengketa oleh Bawaslu itu akhirnya banyak diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
"MK banyak mengadopsi sistem penanganan sengketa pilkada dari kami, kalau itu berlebihan mohon dimaafkan," ujarnya.
Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali sebelumnya berharap, sengketa Pilkada ditangani oleh badan khusus di luar pengadilan. Menurut dia, orang yang mengisi badan khusus ini dapat diambil dari beberapa unsur, seperti dari KPU atau Bawaslu. (Ihsanuddin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
