Batal Tarik Iuran, Pemerintah Bakal Revisi UU Tapera

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah disebut bakal segera merevisi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir kewajiban kepesertaan dan pembayaran iuran Tapera bagi pekerja swasta.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan nantinya revisi tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait mencakup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ya kita harus segera itu (lakukan revisi). Karena waktunya ada dua tahun ya untuk melakukan reformasi ulang terkait dengan konstruksi undang-undang Tapera," jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor BP Tapera, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga: PPATK: Perputaran Uang Judi Online Tahun 2025 Capai Rp155 Triliun

Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa rencana revisi ini juga telah disampaikan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam penjelasannya, Purbaya dipastikan setuju agar pemerintah melakukan penataan ulang UU Tapera.  

Sebagai tahap awal, pemerintah akan menggandeng akademisi dan pakar dalam penyusunan poin-poin revisi UU Tapera.

"Kita nanti juga akan mengundang tentu para pakar-pakar di bidang perumahan, di bidang skema pembiayaan, market yang terkait dengan sekuritisasi sektor perumahan, ini akan kita undang untuk diskusi supaya ada whole picture yang lebih lengkap untuk penyusunan naskah akademis penataan ulang undang-undang Tapera," pungkasnya.

Untuk diketahui, putusan MK soal uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, menganulir kewajiban kepesertaan bagi pekerja swasta dalam program iuran Tapera.

Dalam amar Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU Tapera perlu ditata ulang agar sejalan dengan amanat konstitusi.

MK menyoroti pentingnya prinsip keadilan sosial, perlindungan bagi kelompok rentan serta jaminan kepastian hukum. MK memberikan tenggat waktu paling lama dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi beleid tersebut.

Baca Juga: Penyaluran BLTS Sejahtera Rp 31,5 Triliun Dinilai Bisa Perkuat Daya Beli Masyarakat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News