Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan SAR Nasional (Basarnas) meminta pemerintah menyediakan dana siaga untuk penanggulangan bencana. Dana siaga ini untuk membiayai terutama saat bencana datang.
"Karena kami tidak tahu kapan celaka, kapan bencana terjadi," kata Kepala Basarnas Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Senin (14/2).
Apalagi, selama ini Basarnas lebih banyak mengandalkan fasilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan penyelamatan korban bencana, baik itu bencana alam maupun kecelakaan transportasi udara dan laut. "Kalau ada kapal tenggelam, itu kan tiba-tiba menggerakan manusia butuh anggaran," katanya.
Nono mengaku sudah menyampaikan keinginan memiliki dana siaga itu kepada Boediono. Menurutnya, Boediono mendukung permintaan itu dan akan menyampaikan permintaan itu ke Menteri Keuangan.
Basarnas juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain itu, Nono mengatakan akan membahasnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR tanggal 17 Februari nanti. "Kami akan berhitung berapa sih yang patut," ujar mantan Komandan Pasukan Marinir itu.
Nono mengatakan, paling tidak Basarnas mendapat dana siaga sekitar 60% dari anggaran bencana untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika dana itu tidak terpakai makan akan kembali ke kas negara. Saat ini Basarnas mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 400 miliar. Dana sebesar itu untuk membiayai kegiatan penyelamatan korban bencana maupun belanja rutin Basarnas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News