Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka peluang untuk melanjutkan program bantuan pangan beras di tahun depan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memaparkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penambahan anggaran menjadi Rp 16,02 triliun. Naik tajam dari pagu indikatif yang ditetapkan di tahun depan sebesar Rp 79,42 miliar.
Menurut, Arif tambahan anggaran ini untuk beberapa program termasuk bantuan pangan beras sebesar 10kg untuk keluarga penerima manfaat.
"Untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton. Karena itu perencanaan matang yang sangat dibutuhkan," katanya dalam keterangan resminya, Sabtu (12/7).
Arief menejaskan bantuan pangan ini perlu dilakukan sebagai langkah intervensi pemerintah menekan harga beras. Bantuan pangan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tidak terdampak kenaikan harga beras.
Baca Juga: Harga Beras Kembali Naik, Bapanas Siapkan Penyaluran Bantuan Pangan Beras
Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga mempertimbangkan kelanjutan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Untuk itu, menurutnya tambahan anggaran perlu disiapkan dari awal agar intervensi dapat segera dilakukan.
"Misalnya harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran," jelas Arief.
Ia menegaskan pentingnya penganggaran sejak awal tahun agar pelaksanaan program tidak lagi bersifat reaktif. Selama ini, pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kerap dilakukan setelah kondisi di lapangan terjadi, sehingga membutuhkan waktu dalam proses eksekusinya.
Baca Juga: Bapanas Siapkan Penugasan Penyaluran Bantuan Pangan Beras ke Bulog
"Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR dan Menko Pangan," tambahnya.
Terkait mekanisme peruntukan SPHP, Arief menegaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog harus digerakkan untuk menjaga harga tetap stabil. Stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton. Angka ini sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi.
"SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap," tutupnya.
Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp 4,9 Triliun untuk Bantuan Pangan Beras Juni-Juli
Selanjutnya: MSCI Melunak Melonggarkan Kriteria Masuk Indeks, Kabar Baik Bagi Saham-Saham Prajogo
Menarik Dibaca: Apakah Jurusan Bahasa Terancam Tergusur AI atau Tidak? Ini Sederat Faktanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News