Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan kembali memberikan bantuan pangan beras dengan besaran 10 kg per bulan untuk setiap penerima manfaat kepada total 18,3 juta penerima manfaat. Bantuan pangan ini akan disalurkan selama dua bulan pada Juni-Juli 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi bilang saat ini pihaknya tengah bersiap memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk pelaksanaan program.
Selain itu, Bapanas juga tengah mengajukan anggaran biaya tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kepastian anggaran yang diberikan untuk bantuan pangan beras.
Baca Juga: Bapanas Pastikan Bantuan Pangan Beras Mulai Disalurkan pada Akhir Juni 2025
"Ini secepatkan akan kita siapkan, dan Bulog pararel mempersiapkan bagging dari 50 kg ke 10 kg karena harus dikemas ulang," kata Arief pada Kontan.co.id, Rabu (4/6).
Dalam pelaksananya, Arief akan meminta kepada Bulog untuk menyiapkan daerah prioritas utamanya di wilayah timur seperti Papua dan Maluku. Selain itu, daerah prioritas lainnya adalah daerah yang harga berasnya sudah mulai bergerak naik.
"Karena Juni-Juli kan produksi mulai turun, bukan berati drop signifikan tapi dari produksi panen raya 5 juta ton ke 2,2 juta ton. Artinya produksi mepet dengan kebutuhan setiap bulan," jelasnya.
Khusus untuk Indonesia timur, distribusi akan dilakukan langsung 20 kg untuk dua bulan. Menurutnya hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto juga dalam menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak anjlok.
Pasalnya, Arief menambahkan, bantuan pangan beras ini merupakan instrumen pemerintah dalam menjaga harga beras stabil baik di tingkat konsumen maupun di tingkat produsen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan penyaluran bantuan pangan beras sepenuhnya akan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 4 Tahun 2025.
Amalia menjelaskan, data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial.
Baca Juga: Bapanas Dorong Distribusi Jagung dari Daerah Surplus ke Daerah yang Membutuhkan
Amalia menuturkan, pihaknya telah melakukan verifikasi awal kepada calon penerima manfaat (KPM) sebanyak 20,3 juta KPM, dan telah disaring menjadi 16,5 oleh BPKP. Dari jumlah itu, menurutnya yang sudah terkonfirmasi ada di desil 1-4 sebanyak 14,3 juta KPM.
Lebih lanjut, Amalia menegaskan BPS juga melakukan pembersihan data terhadap kesalahan sasaran atau inclusion error.
Dengan berbasis data yang lebih akurat, Amalia menjelaskan, program bantuan pangan diharapkan dapat lebih tepat sasaran serta berkontribusi sebagai stimulus ekonomi nasional pada triwulan II ini.
“Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bantuan yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” katanya di Istana Merdeka, Senin (1/6).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang bantuan pangan ini akan disalurkan kepada 18,3 juta penerima manfaat. Kelompok ini juga akan mendapatkan penebalan bantuan sosial melalui kartu sembako sebesar Rp 200.000 setiap bulan pada Juni-Juli 2025.
"Selain diberikan Rp 200.000 per bulan untuk dua bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk dua bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras," katanya.
Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun.
Penyaluran kartu sembako akan dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemenkos). Sementara, penyaluran bantuan pangan akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
