CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Banyak proyek, Rini akan kurangi dividen BUMN


Kamis, 20 November 2014 / 19:20 WIB
Banyak proyek, Rini akan kurangi dividen BUMN
ILUSTRASI. Wall Street ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (5/6) karena investor menimbang penghentian kenaikan suku bunga The Fed. REUTERS/Andrew Kelly


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Menteri BUMN Rini Soemamo berencana untuk menurunkan porsi setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya  perusahaan BUMN membutuhkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar untuk membangun infrastruktur sesuai rencana pembangunan Presiden Jokowi, seperti proyek pelabuhan, jalan tol dan bandar udara.

"Ada beberapa BUMN yang harus melakukan investasi besar-besaran, jadi porsi setoran dividennya akan diubah," ujar Rini, Kamis (20/11) di Istana Negara. Saat ini ia masih menghitung berapa besaran perubahan dividen tersebut.

Menurutnya pemerintah harus menghitung berapa anggaran untuk infrastruktur yang harus dipenuhi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan berapa yang harus dianggarkan dari kas BUMN itu sendiri.

Namun demikian, untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan Rini berharap tidak dilakukan oleh perusahaan BUMN, melainkan melalui skema penugasan khusus. Menurutnya, untuk pembangunan yang cukup ekonomis bisa diserahkan ke swasta atau pihak independent yang profesional.

Kalaupun, harus dilakukan penugasan khusus maka itu untuk proyek-proyek yang tidak feasible secara hitungan ekonomis, atau yang memiliki Internal Rate Return (IRR).

Ia mencontohkan, seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dilakukan melalui penunjukan PT Hutama Karya.

Sebelumnya, dalam APBN tahun 2015 alokasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 150,9 triliun. Padahal kebutuhan pemerintah mencapai Rp 236,6 triliun. Semua proyek itu tersebar di 10 kementerian/lembaga (K/L).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×