Banyak catatan mengiringi Menteri Amran

Reporter: Fahriyadi, Noverius Laoli | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Dua tahun sudah Andi Amran Sulaiman menjabat Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja, sejak dilantik pada 27 Oktober 2014. Sejumlah catatan plus dan minus mengiringi hasil kerja pria asal Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini. Mulai dari urusan  basis data pangan dan pertanian, hingga program swasembada pangan.

Winarno Tohir, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menilai, upaya Amran menghelat perbaikan saluran irigasi memang mulai tampak hasilnya.  Hitungan dia, dari target 3 juta hektare irigasi yang harus diperbaiki, kini 52% irigasi yang rusak parah sudah kembali normal.

Dia juga mengapresiasi upaya perbaikan sarana pertanian  yang diwujudkan dalam bentuk bagi-bagi alat dan mesin pertanian. Alhasil, "Dalam dua tahun ini, petani menikmati kenaikan harga komoditas seperti beras dan jagung," ujar Winarno.

Persoalannya, pembangunan sektor pertanian bukan sekadar urusan memperbaiki sarana irigasi dan bagi-bagi alat pertanian. Padahal, bekal modal bagi Amran relatif besar agar lebih leluasa mewujudkan program swasembada pangan dan sektor strategis pertanian.

Lihat saja, tahun 2015, Kemtan mendapat Rp 32,81 triliun atau naik 11,3% ketimbang tahun 2014. Tahun  ini, anggaran Kemtan mencapai Rp 27,55 triliun.

Namun dana besar saja tak cukup untuk membangun dunia pertanian Indonesia. Lebih dari itu, pertanian Indonesia membutuhkan pengembangan teknologi pertanian, produksi dan penyediaan bibit unggul,  untuk meningkatkan produktivitas. Pun pengembangan teknologi pasca panen. Sayang, sejauh ini hasilnya masih memble.

Catatan lainnya adalah  lemahnya koordinasi dengan kementerian lain di bidang pengendalian pangan. Tak heran, fluktuasi harga pangan makin sering terjadi karena lamban meredam gejolak.

Sorotan lainnya adalah hubungan tak harmonis dengan pengusaha. Entah itu pebisnis komoditas perkebunan, pertanian, peternakan, serta sektor lainnya.

Contoh hubungan tak harmonis itu tampak dalam kisruh buka tutup impor jagung dan kedelai, pengendalian produksi ayam, pengembangan industri gula, hingga kapal angkutan sapi. Repotnya lagi, program Kemtan acap tak sesuai kebutuhan di lapangan.

Dwi Andreas Santosa Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai, berbagai kontroversi itu tak lepas dari lemahnya data di era Amran. Akibatnya, data Kemtan dan fakta di lapangan selalu berseberangan, dan sulit menstabilkan harga pangan.

Dwi menandaskan, stabilitas harga beras yang diklaim Amran juga bukan karena peningkatan produksi padi. Tapi,  itu terjadi akibat banjir beras impor.   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Era Jokowi, panen pangan diklaim naik, harga mahal

Nasional

Kritikan Dirut Bulog tentang pangan

Industri

Pemerintah diminta wujudkan kedaulatan pangan