kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bank Dunia sebut data jadi masalah pemerintah untuk salurkan stimulus Covid-19


Kamis, 16 Juli 2020 / 12:55 WIB
Bank Dunia sebut data jadi masalah pemerintah untuk salurkan stimulus Covid-19
ILUSTRASI. Ahli ekonomi Indonesia Mari Elka Pangestu menjawab pertanyaan saat wawancara ekslusif dengan Kantor Berita Antara di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (4/2/2020). Mantan Menteri Perdagangan tersebut akan menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank di Washi


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia menyoroti penanganan pemerintah atas dampak ekonomi akibat pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Bank Dunia menyoroti, penyerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih rendah akibat data yang minim.

Managing Director Development Policy dab Partrnership The World Bank Mari Elka Pangestu mengatakan skema perlindungan kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan yang dijalankan pemerintah sudah tepat, sebagaimana banyak dilakukan di berbagai negara.

Kata Mari Elka, saat ini pemerintah perlu memperluas skala target penerima program PEN. Sebab, dampak pandemi tidak hanya kepada masyarakat kelas bawah, tapi juga kelas menengah.

Baca Juga: Bank Dunia: Ekonomi Indonesia tidak tumbuh bila ekonomi dibuka sepenuhnya Agustus

“Pekerja informal sulit di-capture, ini tantangan sendiri. Kemudian bagaimana pemerintah mengonsolidasikan data keluarga miskin dan menengah. Ini masalah baru pertama kali dihadapi oleh Indonesia, data menjadi kunci untuk penargetan yang lebih baik, sasaran yang lebih baik,” kata Mari Elka dalam forum Indonesia Economic Prospects (IEP), Kamis (16/7).

Secara berkelanjutan, data bisa menjadi senjata pemerintah untuk memonitoring penyaluran program PEN untuk menilai efektifitasnya.”Sehingga program seperti bantuan sosial dan pinjaman UMKM, bisa efektif dan tepat sasaran,” ujar dia.

Oleh karenanya, Mari Elka menyarankan agar pemerintah bekerja sama dengan pihak lain untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan disinkronkan. Misalnya platform digital seperti e-commerce harus digandeng. Sebab notabene e-commerce berhubungan langsung dengan pelapak UMKM, dan pekerja informal.

Di sisi lain, dia menyarankan pemerintah harus bisa mempertahankan daya beli masyarakat dan memilimalisasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah perlu mengonsolidasikannya dengan pengusaha, seperti memberikan pra-syarat pinjaman atau utang dengan menjamin tidak ada PHK yang terjadi.

Baca Juga: Bank Dunia proyeksikan ekonomi Indonesia tidak tumbuh tahun ini

Sebagai catatan, per 24 Juli 2020 realisasi program PEN baru terealisasi Rp 117,91 triliun atau setara 16,9% dari total anggaran sebesar Rp 695,2 triliun. Untuk realisasi perlindungan sosial sebesar Rp 69,44 triliun, setara 34,06% dari total anggaran Rp 203,9 triliun.

Sementara, untuk dukungan UMKM baru Rp 28,07 triliun atau setara 22,74% dari total anggaran senilai Rp 123,46 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×