Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. World Bank (Bank Dunia) menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu selektif dalam memberikan fasilitas pembebasan PPN agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Pasalnya, apabila pemerintah dapat menguranginya, maka penerimaan pajak dari pengurangan pembebasan PPN dapat digunakan untuk membiayai hal lain, misalnya untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.
"UU HPP memberikan fleksibilitas kepada Kementerian Keuangan untuk menghilangkan pembebasan PPN yang tidak perlu. Penerimaan negara yang dihasilkan melalui pengurangan pembebasan PPN tersebut dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai secara targeted kepada rumah tangga miskin," dikutip dari Laporan World Bank bertajuk Indonesia Economic Prospects Desember 2022, Senin (19/12).
Baca Juga: Banggar Minta Pemerintah Kaji Rencana Pemberian Subsidi untuk Kendaraan Listrik
Apalagi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, sebagai lanjutan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Dalam PP tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dapat mengevaluasi fasilitas pembebasan dan tidak dipungut PPN. Artinya, fasilitas tersebut sifatnya bisa sementara atau selamanya dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengurangi fasilitas perpajakan terutama pembebasan PPN.
Ia melihat, fasilitas PPN dan PPnBM merupakan kontributor terbesar dalam belanja perpajakan Indonesia.
Baca Juga: Beleid Terbaru, Menteri Keuangan Dapat Mengevaluasi Fasilitas Pembebasan PPN
Dari data laporan belanja perpajakan untuk tahun 2020, Fajry bilang, 59,81% belanja perpajakan atau sekitar Rp 140 triliun merupakan belanja perpajakan PPN dan PPnBM.
"Jadi ini loss potensi penerimaan pajak yang besar dari fasilitas PPN. Untuk itu perlu dikurangi," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Senin (19/12).
Menurutnya, pengurangan fasilitas PPN tersebut jusTru untuk membuat sistem pajak di Indonesia lebih berkeadilan. Pasalnya, selama ini fasilitas pembebasan PPN lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.
Dengan dihapuskan pembebasan PPN, maka penghasilan yang didapatkan dari pungutan PPN dapat diberikan kepada masyarakat miskin yang notabenenya lebih berhak mendapatkan sokongan APBN.
"Makanya, menurut pendapat saya, pengurangan fasilitas PPN dapat ditujukan (didesain) untuk better spending dari APBN. Jadi, pengeluaran APBN yang lebih tepat arah. Jadi tak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan pajak," tutur Fajry.
Baca Juga: Anggota Komisi VII DPR: Pemerintah Harus Transparan Soal Keuntungan Hilirisasi Nikel
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu selektif dalam memberikan fasilitas pembebasan PPN, lantaran Indonesia membutuhkan rasio pajak minimum 12% agar dapat membiayai pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.
Memang menurutnya, pembebasan PPN dalam konteks bahan makanan memang perlu untuk terus dilakukan agar harga makanan tetap terjangkau bagi kalangan menengah bawah. Hanya saja, Bhima melihat banyak sektor-sektor yang harus dilakukan pungutan PPN.
"Ketika pembebasan ppn impor tidak tepat sasaran, maka belanja pajak memang harus di evaluasi secara menyeluruh. Misalnya soal nikel yang masih setengah jadi memang idealnya harus kena ppn 11%. Kecuali dalam bentuk baterai yang diproduksi dalam negeri bebas ppn bisa dipertimbangkan," kata Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
