Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Dunia (World Bank) berdasarkan hasil kajian bertajuk 'Public Expenditure Review: Spending for Better Results' menyatakan, kebijakan belanja Indonesia untuk sektor kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur saat ini masih kurang.
Terlebih, apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia dan kebutuhan di dalam negeri. "Belanja untuk sektor-sektor prioritas telah meningkat, tetapi masih belum mencukupi," kata Bank Dunia sebagaimana dikutip dalam hasil kajian, Senin (29/6).
Baca Juga: Bisnis Rill, Pasar Saham, dan Pandemi Covid-19
Menurut Bank Dunia, kualitas belanja publik di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, saat pemerintah melakukan realokasi sebagian belanja dari subsidi energi ke bidang-bidang yang lebih penting untuk pembangunan.
Meskipun telah ada perbaikan, tetapi Bank Dunia melihat alokasi belanja untuk kesehatan, bansos, dan infrastruktur tetap tidak mencukupi apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia dan kebutuhannya.
Pemerintah mengalokasikan belanja publik untuk kesehatan sebesar 1,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau hanya setengah dari yang dibelanjakan oleh negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle-income country/LMIC).
"Belanja ini hanya berjumlah sebesar US$ 49 per kapita, jauh di bawah rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah. Anggaran ini juga berada di bawah nilai yang direkomendasikan, yaitu US$ 110 per kapita yang diperlukan untuk pemberian layanan perawatan kesehatan universal (Universal Health Coverage)," papar Bank Dunia.
Baca Juga: Begini kata pengamat soal ancaman reshuffle yang dilontarkan Jokowi
Lebih lanjut dipaparkan, untuk dapat sepenuhnya menerapkan program perawatan kesehatan universal, maka pemerintah memerlukan peningkatan belanja kesehatan publik menjadi sekitar 2,3% dari PDB per tahun. Namun, jumlah tersebut tidak termasuk belanja pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Adapun di dalam bansos, pemerintah membelanjakan sekitar 0,7% dari PDB atau lebih tinggi dari beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata LMIC.
Bank Dunia juga menyoroti investasi pada infrastruktur yang dianggap masih kurang memadai. Sebut saja antara tahun 2000 dan 2013, Indonesia membelanjakan rata-rata 3,6% dari PDB untuk infrastruktur per tahun. Jumlah ini masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan belanja infrastruktur di Tiongkok yang sebesar 17,7%, Malaysia 11,3%, dan Thailand 6,3%.
"Meskipun Indonesia telah meningkatkan belanja infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih tetap belum memadai mengingat defisit infrastruktur yang besar sejumlah US$ 1,6 triliun dibandingkan negara berkembang lainnya," ungkap Bank Dunia.
Baca Juga: Dorong transaksi non tunai, BNI gandeng Gopay untuk isi ulang TapCash
Sebelumnya, Bank Dunia juga memperkirakan bahwa pemerintah perlu menambah alokasi belanja negara sebesar 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, untuk dapat merealisasikan target pembangunan Indonesia.
Jumlah ini adalah perkiraan indikatif tingkat belanja yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat layanan minimum di dalam bidang kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur.
Tambahan rasio belanja ini, dibutuhkan karena Bank Dunia melihat tingkat belanja publik Indonesia secara keseluruhan masih relatif rendah. Khususnya, apabila dibandingkan dengan negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang lainnya (Emerging and Developing Market Economies/EMDEs).
Bank Dunia Menilai Belanja Publik Indonesia Masih Belum Efisienkebijakan belanja Indonesia untuk sektor kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan infrastruktur saat ini masih kurang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
