Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sudah menyerahkan hasil telaah audit proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari telaah itu, BAKN memberikan enam rekomendasi kepada pemerintah.
Pertama, BAKN DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan penanganan dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang diduga telah merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 243,66 miliar.
Kedua, "BAKN juga meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri aliran dana tersebut," ucap anggota BAKN Eva Kusuma Sundari melalui pernyataan tertulis yang diterima wartawan pada Rabu (14/11).
Ketiga, BAKN melalui pimpinan DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK segera melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana yang dijanjikan pada tanggal 31 Oktober lalu, untuk mengungkapkan kerugian keuangan negara lebih jauh.
Keempat,"Kami juga memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPR untuk meminta penjelasan kepada BPK mengenai kebocoran informasi temuan hasil pemeriksaan dari anggota BPK kepada media massa, yang mendahului penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR," lanjut Eva.
Kelima, BAKN DPR meminta pimpinan Komisi X DPR dan Kelompok Kerja Anggaran untuk bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan anggaran proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor, yang awalnya tahun 2010 sebesar Rp 275 miliar menjadi Rp 1,175 Triliun pada tahun 2012.
Keenam, BAKN meminta DPR untuk mempergunakan hak bertanya kepada pemerintah atas terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek P3SON.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
