Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan adanya kongkalikong yang dilakukan Ketua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengaku tidak mengetahui pernyataan Dipo Alam yang menyebut Ketua Fraksi kongkalikong bermain anggaran APBN.
Meski begitu, Mahfudz justru menilai bahwa rajinnya pihak istana melempar isu adalah hanya sekadar untuk mencari perhatian semata. Sebab menurut Mahfudz saat ini istana sedang dipanaskan oleh beberapa masalah seperti kasus bailout Bank Century yang tak kunjung usai, kasus Hambalang dan yang masih hangat karena belum lama terjadi adalah pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba Meirika Franola alias Ola.
"Pihak istana sangat gemar melempar isu. Saya tidak tahu ada maksud apa Dipo Alam melempar isu seperti itu. Dan pasti ada sesuatu pola isu yang coba dialihkan melalui isu parlemen bermain anggaran APBN," ujar Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/11).
Mahfudz menambahkan, jika memang Dipo Alam mempunyai bukti-bukti kuat adanya keterlibatan Ketua Fraksi di DPR yang bermain anggaran APBN, maka sebaiknya hal tersebut segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. "Kalau ada bukti, laporkan saja kepada Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Serahkan semua bukti-buktinya biar jelas," tegas Mahfudz.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) di kementerian, terkait praktik kongkalikong untuk menggerus APBN. Laporan itu masuk pasca-surat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.
Dipo menyebut ada partai politik koalisi pemerintah yang menyusupkan kadernya di suatu kementerian. Kader yang mendapat jabatan struktural hingga staf khusus menteri itu, kata dia, bertugas mengatur berbagai proyek dengan dana APBN untuk kepentingan partai. Praktiknya adalah dengan merekayasa proyek agar perusahaan tertentu menang tender.
Setoran dari para perusahaan pemenang tender ini, kata Dipo bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Jika seluruh setoran dikumpulkan, maka besarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah dalam satu tahun. Dipo juga menyebut ada ketua fraksi di DPR yang bertugas menciptakan program atau kegiatan serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan agar disetujui DPR. Penggelembungan sudah terjadi ketika penyusunan anggaran di kementerian.
Semua penjelasan Dipo itu mengacu pada laporan PNS. Dia menyebut laporan yang masuk disertai bukti-bukti. Meski begitu tidak disebutkan apakah sudah ada klarifikasi terkait bukti-bukti itu. Dipo juga tidak mau menyebut nama partai politik, nama-nama kader partai politik, nama kementerian, serta proyek yang dimaksud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
