Reporter: Handoyo | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah menjanjikan seluruh payung hukum kebijakan penyederhanaan perizinan rumah murah segera keluar. Paling lambat, akhir tahun ini semua peraturan teknis tersebut rampung.
Beberapa aturan teknis itu akan dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda).
PP tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) targetnya akan selesai dalam waktu 10 hari ini.
Sedangkan aturan teknis berupa peraturan menteri melibatkan empat menteri. "Yakni Peraturan Menteri PU-Pera, Permenhub, Permen KLH, Permen ATR," kata Maurin Sitorus, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera, Kamis (25/8).
Untuk memperlancar pelaksanaan paket kebijakan ekonomi ke-13 ini pemerintah akan membuat tim monitoring khusus yang beranggotakan dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait.
Nantinya, pemerintah akan melakukan sosialisasi kebijakan ini ke pemerintah daerah (Pemda). Maklum, Pemda ikut berperan besar. Selama ini para pengembang mengeluhkan kebijakan dan prosedur perizinan di daerah.
Maurin menambahkan, penyederhanaan perizinan pembangunan rumah murah ini berefek berganda. "Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun, tetapi nanti PAD akan didapatkan dari sumber yang lain," ujarnya.
Kepala Bappeda Kebupaten Bantaeng Syamsu Alam mendukung penyederhanaan aturan perizinan pembangunan rumah murah. Dengan potensi investor perumahan yang besar, dampak kebijakan ini bagi ekonomi cukup besar.
Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan REI, Dadang Juhro bilang, pemerintah perlu mempercepat sosialisasi ke daerah agar daerah memiliki semangat yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
