Reporter: Agung Hidayat | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyelenggarakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dengan mengupas bahasan berbagai hal yang berkaitan dengan jasa konstruksi, terutama terkait dengan perizinan usaha jasa konstruksi di daerah.
Rapimnas tersebut mengangkat tema besar "Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Unggul".
Baca Juga: Jokowi ingatkan Menteri PUPR tak melelang proyek mepet akhir tahun
Abdullah Azwar Anas, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sebagai pembicara memberikan paparan tentang peraturan daerah terkait perijinan jasa konstruksi. Ia pun mengajak para bupati untuk siap bekerjasama dengan para pengusaha konstruksi di daerah.
Asalkan proyek yang diberikan benar-benar diselesaikan secara mandiri dan bukan menjadi makelar proyek. "Saya berharap anggota Gapensi di daerah dapat menemui para bupati masing-masing untuk memberikan pemahaman secara teknis tentang konstruksi sehingga tidak ada masalah-masalah hukum di belakang," ujar Bupati Banyuwangi ini dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).
Dalam kesempatan tersebut, Azwar Anas memberikan contoh komitmen pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam melayani masyarakatnya baik dari berbagai kalangan termasuk kepada para pengusaha dan pelaku bisnis lainnya.
Terobosan Pemkab Banyuwangi dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, lanjut Anas, diwujudkan dalam bentuk mal pelayanan publik dengan konsep layanan publik secara mandiri (self services).
Baca Juga: Hingga 29 Januari, Kementerian PUPR telah lelang dini 3.086 paket pekerjaan
Secara bertahap pemkab Banyuwangi sendiri berupaya menerjemahkan arahan Presiden. Dalam Musrenbang nasional beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan publik. "Ini yang kami terjemahkan dengan menghadirkan layanan mandiri di Mal Pelayanan Publik,” ujar Azwar.
