kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.839.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.550   50,00   0,29%
  • IDX 6.723   -135,58   -1,98%
  • KOMPAS100 893   -22,45   -2,45%
  • LQ45 658   -11,96   -1,79%
  • ISSI 243   -4,93   -1,99%
  • IDX30 371   -5,63   -1,49%
  • IDXHIDIV20 455   -6,14   -1,33%
  • IDX80 102   -2,10   -2,02%
  • IDXV30 130   -2,00   -1,52%
  • IDXQ30 119   -1,28   -1,07%

Apindo meminta kebijakan relaksasi DNI dikaji ulang


Kamis, 22 November 2018 / 21:42 WIB
ILUSTRASI. Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani


Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI ditarik kembali.

Pasalnya, kebijakan tersebut tidak dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini. Sektor yang dikenai relaksasi pun tidak menarik bagi investor asing karena sudah banyak dikerjakan pelaku usaha domestik.

"Sebaiknya DNI itu dikaji kembali karena tidak ada urgensinya, kalau tidak perlu ditarik saja," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Kamis (22/11).

Selain itu pernyataan pemerintah yang menegaskan DNI tidak dapat ditarik kembali disayangkan pengusaha. Hal itu membuat pemerintah mengunci diri.

Hariyadi juga menegaskan tidak perlu ada sektor yang dibuka kembali untuk DNI. Pasalnya pada aturan sebelumnya sudah banyak revisi DNI yang dilakukan.

"Paket DNI 2016 sudah banyak yang dibuka sampai 67%, jadi menurut saya sudah cukup," terang Hariyadi.

Sementara itu dua hal lain yang dimasukkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI diapresiasi oleh pengusaha. Dua hal tersebut adalah perluasan tax holiday dan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Dua hal tersebut dianggap efektif bagi perekonomian Indonesia. Tax holiday meningkatkan investasi masuk serta DHE karena kondisi yang mendesak akibat rupiah yang lemah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×