/2021/01/19/174395596.jpg "APBN Cuma Bisa Danai 30% Taman Nasional RI, Pemerintah Siapkan Pendanaan Alternatif")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan pendanaan alternatif dalam rangka memaksimalkan fungsi Taman Nasional sebagai penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dari kepunahan hingga manfaat ekonomi dari masyarakat.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko menyebut keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan Taman Nasional di dalam negeri.
Menurutnya, dana yang tersedia dari APBN hanya mampu mengelola sebanyak 30% dari total taman nasional yang ada di Indonesia.
"Dan kita masih sangat sedikit apa ya, anggaran kita per-hektar kalau dibandingkan dengan Taman Nasional-Taman Nasional yang ada di luar negeri," kata Satyawan di Kantor Kementerian kehutanan, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga: Sentuhan Hangat, Kisah Petugas Landis Merawat Jemaah Lansia di Madinah
Untuk itu, upaya mencari inovasi sumber pendanaan terus dilakukan. Pemerintah mengklaim telah melakukan banyak kemitraan bersama dengan Organisasi Non Pemerintah (NGO) untuk mengelola keanekaragaman hayati.
Selain itu, pemerintah juga membuat skema pendanaan yang bernama e-bio fund untuk menarik dara dari filantropi dunia. Menurutnya sebagian dana ini akan di investasikan dan ada pula yang akan dikeluarkan untuk mendanai program-program konservasi.
"Misalnya kalau kita ada kebutuhan mendadak urgens terkait dengan penyelamatan satwa, ada satwa yang masuk kampung dan lain sebagainya yang membutuhkan dana cepat, ini kita bisa ambilkan dari e-bio fund, " lanjut Satyawan.
Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah mematangkan skema kerja sama melalui privat sector untuk mendukung kegiatan konservasi hewan-hewan atau tamanan langka.
Tak hanya itu, pemerintah juga berharap penerapan perdagangan karbon di Indonesia bisa menjadi salah satu sumber pendanaan untuk pengelolaan Taman Nasional kedepan.
"Sehingga nantinya gap yang ada itu semakin mengecil, sukur-sukur nanti bisa 100% bisa terpenuhi dananya," ungkap Setyawan.
Sementara itu, CEO Yayasan WWF Indonesia, Aditya Bayunanda mendukung upaya pemerintah dalam rangka mencari pendanaan alternatif untuk pengelolaan Taman Nasional di Indonesia.
Menurutnya, inovasi pendanaan ini dilakukan bukan untuk komersialisasi tetapi untuk memaksimalkan fungsi Taman Nasional agar lebih bermanfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat.
Aditya juga menyebut, inovasi pendanaan ini nantinya tetap harus memperhatikan nilai ekologis, masyarakat dan keberlanjutan.
"Jadi ini bukan mencoba mencari solusi yang sifatnya jangka pendek ya, tapi adalah mencari solusi yang mudah-mudahan ini berlanjut terus sehingga alam lingkungan kita yang kita cintai ini juga akan ada terus buat generasi-generasi yang akan datang," urainya.
Baca Juga: Kepatuhan Lapor SPT Melemah, Pengamat Singgung Faktor Ekonomi hingga Coretax
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
