kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.603.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.032   -79,00   -0,44%
  • IDX 6.236   49,76   0,80%
  • KOMPAS100 817   5,56   0,69%
  • LQ45 621   2,39   0,39%
  • ISSI 215   1,38   0,65%
  • IDX30 350   1,18   0,34%
  • IDXHIDIV20 430   0,35   0,08%
  • IDX80 93   0,50   0,54%
  • IDXV30 118   0,33   0,28%
  • IDXQ30 112   0,18   0,16%

APBD Lebih Banyak Digunakan Untuk Snack, Rapat & Perjalanan Dinas, Ini Respons Jokowi


Rabu, 14 Juni 2023 / 13:44 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah yang hadir secara luring usai rapat pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, tantangan utama yang BPKP hadapi dalam pelaksanaan pengawasan intern adalah upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

"Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program/kegiatan," ucap Ateh.

Dampaknya, lanjut Ateh, pencegahan permasalahan menjadi tidak optimal. Dalam hal ini, program/kegiatan terlanjur terkena permasalahan akuntabilitas sehingga terkadang penyelesaiannya harus melalui upaya penegakan hukum.

Baca Juga: Apakah THR PNS Ditransfer Hari Ini (4/4)? Cek Dahulu Isi PP 15 Tahun 2023

Selain itu, tindak lanjut oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah atas rekomendasi yang BPKP sampaikan juga sering kali lambat, atau bahkan berlarut-larut hingga permasalahan menjadi semakin besar.

"Kami berharap komitmen pimpinankementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi, dapat ditingkatkan," ujar Ateh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×