Reporter: Irma Yani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah menyadari, derasnya arus modal asing yang masuk (capital inflow) ke Indonesia perlu diwaspadai. Untuk itu, Pemerintah kian mantap membentuk bond stabilization funds sebagai langkah antisipasi jika terjadi pembalikan dana asing sewaktu-waktu (sudden reversal).
"Kami jaga supaya bisa masuk ke FDI (foreign direct investment), pasar modal sehat. Kami juga menjalankan program know your investor, kami monitor dan pahami mereka," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Selasa (28/12).
Maklum saja, menurut menuturkan, Indonesia merupakan negara yang cukup terbuka bagi investor asing yang ingin menanamkan investasinya di sini, baik ke pasar saham ataupun obligasi. Untuk itu, pemerintah perlu berupaya untuk mengalihkan dana-dana asing tersebut ke sektor riil sekaligus menjaga agar pasar modal tetap sehat.
"Pemerintah dan BI semakin mengetahui profil investor. Tapi bisa terjadi potensi penarikan tiba-tiba. Oleh karena itu, kami menjaga agar fiskal sehat, perbankan sehat, daya saing membaik, menjaga NPL selalu positif dan sehat. Kita ada kesepakatan bond stabilization funds, fungsi koordinasi yang sudah ada protokolnya. Akan bereaksi apabila ada suatu risiko portofolio," terangnya.
Sementara itu Pjs Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Agus Suprijanto menambahkan, untuk memuluskan rencana tersebut, sudah ada lima BUMN yang telah menyatakan komitmennya. Nantinya, masing-masing BUMN tersebut akan menganggarkan sejumlah dana, di mana besarannya saat ini belum ditentukan.
"Dana ada di masing-masing BUMN tapi mereka berjanji kalau terjadi krisis, terjadi sudden reversal mereka akan lakukan pembelian SUN dilihat dari kebutuhan dana. Sekarang sedang dikoordinasikan BUMN ini komit berapa. Tergantung size BUMN agar tak terganggu cash flow mereka," ucapnya.
Kelima BUMN tersebut di antaranya Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia Tbk, Taspen, dan LPS. "Dananya tidak dikumpulkan, mereka hanya memberikan komitmen. Mereka ini sebenarnya second line. Pertama yang kita alokasikan dari APBN. Lapis ketiga Sisa Anggaran Lebih. Tahap ini masih koordinasi. Legalnya nanti kita buat crisis management protocol," tandasnya.
Sekadar catatan, Bond stabilization funds adalah pendanaan untuk menstabilkan pasar sekunder surat utang negara. Fungsi dana ini menggantikan dana asing yang keluar dari pasar obligasi.
Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan Rahmat Waluyanto menyatakan sumber pendanaan untuk bond stabilization funds ini tergantung kesepakatan dari kedua otoritas terkait.
Sedangkan Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono pun sempat menuturkan, BI siap mendukung langkah pemerintah tersebut dengan menyatakan, pengalaman ambruknya pasar reksadana yang mayoritas beraset dasar obligasi pada 2005 menjadi alasan lain perlunya pembentukan BSF ini. Pasalnya, penarikan dana besar-besaran di reksadana, akan membuat industri reksadana dan industri perbankan terpuruk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
