Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelontorkan dana bantuan siap pakai sebesar Rp 150 miliar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah-daerah rawan bencana.
Dana tersebut telah dibagikan pada bulan Desember 2015 dan Januari 2016 sebagai bentuk antisipasi kedaruratan bencana banjir dan longsor.
"Untuk operasional, BNPB mempunyai dana Rp 150 miliar yang diberikan untuk langkah-langkah antisipasi bagi daerah yang sudah menetapkan siaga darurat bencana," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (10/2).
Pasalnya, lanjut Sutopo, puncak bencana banjir dan longsor biasanya terjadi pada akhir tahun dan awal tahun. Padahal, pada waktu tersebut seringkali anggaran, baik APBN maupun APBD, tidak tersedia.
Di akhir tahun, anggaran kerap kali sudah habis, sedangkan pada awal tahun anggaran seringkali belum cair. Sementara itu, untuk penanggulangan darurat untuk penyelamatan, pertolongan dan pemenuhan kebutuhan darurat serta perbaikan kerusakan darurat telah digelontorkan dana bantuan sebesar Rp 3 miliar.
Dana tersebut, kata Sutopo, diberikan kepada daerah-daerah yang sedang terkena bencana. Masing-masing mendapat Rp 250 juta. Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara, Solok Selatan, Solok, Lima Puluh Kota, Kampar, Rokan Hulu, Kota Medan, Binjai, Merangin, Bungo, Indramayu, dan Provinsi Bangka Belitung.
Selain anggaran, antisipasi yang dilakukan BNPB berupa rapat koordinasi, penyusunan rencana kedaruratan, sosialisasi, gladi/simulasi, penguatan bantuan logistik peralatan, serta penetapan status siaga.
Begitu terjadi banjir, longsor atau bencana lainya, kata Sutopo, maka petugas BPBD akan melakukan fungsi komando di daerahnya untuk menjalankan sejumlah rencana kedaruratan.
Pertama, fokus kepada upaya pencarian dan penyelamatan korban. Kedua, ketika ada pengungsi maka kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Sementara yang ketiga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, Sutopo menjelaskan, keberlangsungan langkah antisipasi tersebut, tergantung dari masing-masing daerah karena memiliki keterbatarasan yang berbeda-beda.
"Contoh Rokan Hulu. Wilayah yang terendamnya hampir 22 kecamatan. Belum semua bisa terjangkau," tandasnya. (Nabilla Tashandra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
