kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Anggota Komisi IX DPR ini minta pengusaha tak lakukan PHK


Senin, 23 Maret 2020 / 12:13 WIB
Anggota Komisi IX DPR ini minta pengusaha tak lakukan PHK
ILUSTRASI. Sudahkah Kita Siaga PHK


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni meminta pemerintah dan pengusaha untuk menghindari terjadinya PHK. Terutama di sektor-sektor industri yang rentan terdampak Covid-19.

Langkah ini, kata Obon, merupakan perintah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pengusaha dengan segala upaya harus sedapat mungkin menghindari terjadinya PHK.

Baca Juga: Enam kecamatan di Sumedang diisolsi, pilkades ditunda untuk cegah penyebaran corona

"Buruh yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan sudah terdampak akibat tingkat kunjungan yang semakin menurun. Begitu pun di sektor retail. Jangan membonceng musibah Corona untuk mem-PHK pekerja" kata Obon, Senin (23/3).

Ia meminta harus ada upaya konkret yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang akan diderita buruh.

Selain itu, Obon mengatakan, pengadaan kartu pra kerja dinilai kurang efektif mencegah PHK. Selain karena manfaatnya tidak instan, kartu tersebut lebih diperuntukkan bagi pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan. Padahal di masa sulit ini butuh tindakan cepat.

Baca Juga: Bank Dunia gelontorkan pinjaman US$ 300 juta untuk Indonesia

"Jadi bukan mencegah agar tidak terjadi PHK," ucap dia.

Obon mengingatkan, perusahaan yang membuat kebijakan bekerja di rumah atau meliburkan pekerjanya, maka upahnya harus dibayar penuh.

Hal ini penting, agar para pekerja tetap memiliki daya beli dan tidak kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Baca Juga: Tak terpengaruh virus corona, investasi asing langsung (FDI) capai Rp 202 triliun

"Selain itu, pemerintah bisa memberikan insentif bagi masyarakat kecil. Agar di masa sosial distancing ini, rakyat tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya," kata Obon.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×