Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can
JAKARTA. Sekretariat Jenderal DPR kembali menuai sorotan. Setelah sebelumnya mengalokasikan anggaran renovasi toilet DPR sebesar Rp 2 miliar maka kali ini anggaran untuk ruang Badan Anggaran DPR yang mencapai Rp 20 miliar.
Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menjelaskan renovasi ruangan itu karena banyak keluhan kondisinya sudah tak lagi memadai mulai dari masalah penerangan, akustik, mebel, pendingin ruangan hingga karpet lantai. Selain itu, dia bilang, ruangan Badan Anggaran DPR ini lebih luas dibandingkan ruangan komisi karena jumlah anggotanya mencapai 80 orang.
"Jadi memang agak berbeda ya kebutuhannya. Kami sediakan ruang pimpinan, rapat sekretariat, ruang tunggu juga ruang makan," katanya, Rabu (11/1).
Ningin mengaku siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait berbagai proyek renovasi di lingkungan gedung DPR. Dia beralasan hanya menjalankan tugas kesekretariatan sebagai pengelola barang milik negara. Menurutnya, Sekretariat Jenderal DPR hanya menjalakan kebijakan rumah tanggan yang dibuat oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
Terkait renovasi ruangan Badan Anggaran DPR, Nining mengaku sudah menjalankan proses tender secara terbuka. Menurutnya, tender pertama kali digelar lewat www.dpr.go.id pada 29 September 2011 lalu.
Ketika itu ada 11 perusahaan yang mendaftar. Cuma, dia bilang hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).
Lalu dilakukan tender ulang pada 13 Oktober 2011. Sepuluh perusahaan yang tidak memasukkan dokumen penawaran dilarang mendaftarkan kembali. Hasilnya, ada 13 perusahaan yang mendaftar namun hanya tiga yang memasukkan dokumen penawaran. Ketiganya adalah PTPP, PT Lince Romauli Raya dan PT Panca Megah Perkasa.
Dari tiga itu, ternyata dokumen PT Lince dan PT Panca Megah itu tidak lengkap. Panitia tender akhirnya menyatakan PTPP sebagai pemenang kontrak proyek tersebut. Namun di luar ini, ada biaya lagi untuk konsultan perencana dan konsultan pengawas.
Menanggapi rencana ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saefuddin menilai DPR seharus menghentikan dulu segala anggaran yang terkait pembangunan fisik. Dia mengatakan DPR sebaiknya fokus pada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang menjadi tugas pokoknya. "Banyak target yang belum tercapai kan dari sisi legislasi. Pembangunan fisik itu bukan prioritas rakyat, malah membuat rakyat terluka," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
