Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan porsi terbesar anggaran dalam RAPBN 2017 di antara Kementerian/Lembaga Negara lainnya, yakni senilai Rp 105,6 triliun.
Namun, anggaran yang tersedia berapa pun, secara agregat dinilai kurang. Kementerian PUPR tetap akan mengalami kekurangan keuangan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan sampai dengan 2019 agar perekonomian negara tumbuh 6% hingga 7%.
Menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) sekaligus anggota tim ahli APEC Center for Urban Infrastructure Financing Bernardus Djonoputro, Kementerian PUPR harus mengejar kekurangan keuangan hampir 150 miliar dollar AS atau ekuivalen Rp 1.967 triliun.
"Jalan keluar untuk mengatasi kekurangan keuangan tersebut tak lain harus datang dari investasi swasta di bidang infrastruktur," ujar Bernie, sapaan akrab Bernardus, kepada Kompas.com, Rabu (17/8/2016).
Menurut Bernie, tak hanya Kementerian PUPR yang harus mencari jalan untuk menambal kekurangan anggaran. Seharusnya, semua kementerian fokus dan terus mendalami mencari jalan agar kemitraan pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk 18 jenis infrastruktur sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 bisa berjalan.
"Namun, sampai saat ini belum terlihat usaha para kementerian ini untuk punya kata sepakat tentang penanganan KPBU," tambahnya.
Peran CIO
Mencermati besaran anggaran tersebut, menjadi menarik mempelajari posisi Chief Investment Officer (CIO) yang ditugaskan Presiden Joko Widodo ke Menteri Bappenas.
Bernie mempertanyakan bagaimana sebenarnya peran CIO dalam membuat porsi anggaran pemerintah untuk infrastruktur harus ditangani.
Pasalnya, selain sebagai nyawa anggaran tiap kementerian, investasi menjadi kata kunci. Bagaimana dengan Investment Rate of Return dari setiap anggaran dan ekuitas pemerintah?
Bernie menuturkan, banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan kementerian-kementerian. Khusus untuk Kementerian PUPR, rezim kontrak public private partnership (PPP) melalui Badan Pengatur Jalan tol (BPJT) untuk jalan tol sudah sangat baik.
"Tinggal ditingkatkan dengan pola konsesi lain yaitu availability payment," sebut Bernie.
Beberapa ruas tol baru yang sedang dan akan dikerjakan harus segera masuk tahap investasi dan implementasi.
Selain itu, Kementerian PUPR juga harus kerja keras meningkatkan KPBU di sektor air bersih dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (Hilda B. Alexander)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
