kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.011,48   2,44   0.24%
  • EMAS943.000 -0,21%
  • RD.SAHAM -1.07%
  • RD.CAMPURAN -0.35%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.08%

Anggaran Pemerintah Pusat Turun pada 2023, Bisa Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi


Jumat, 19 Agustus 2022 / 15:31 WIB
Anggaran Pemerintah Pusat Turun pada 2023, Bisa Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Anggaran Pemerintah Pusat di 2023 Turun, Ekonom: Bisa Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 direncanakan sebesar Rp 2.230 triliun. Anggaran tersebut turun dari outlook 2022 yang sebesar Rp 2.370 triliun. 

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, efek dari rendahnya belanja bisa berdampak kepada output ekonomi, dan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,3% pada tahun 2023.

Meski begitu, Bhima menyebut untuk konsolidasi fiskal menuju defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3%, memang pemerintah harus mengorbankan beberapa pos anggaran.

Baca Juga: Kemenkeu Ungkap Alasan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Tahun 2023 Turun

“Pilihannya apakah subsidi energi dan dana kompensasi energi harus dipangkas, atau mengorbankan belanja rutin seperti belanja pegawai, dan belanja barang,”  tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (19/8).

Ia memperkirakan, tahun depan pemerintah akan mengutamakan belanja yang sifatnya populis, yakni belanja subsidi energi dan belanja sosial, dan juga belanja yang berkaitan dengan politik mengingat akan mendekati pemilihan umum.

“Indikasinya anggaran infrastruktur akan di rem belanjanya, sudah mulai terlihat dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Juli 2022 yang realisasinya turun signifikan dibanding 2021,” jelasnya.

Baca Juga: Rencana Pembayaran Bunga Utang pada 2023 Naik 9,3%, Apa Kata Ekonom?

Adapun agar anggaran belanja yang menurun tidak menggerus pertumbuhan ekonomi, Bhima memberikan tiga saran perbaikan.

Pertama, tingkat serapan anggaran terutama di level Pemerintah Daerah (pemda) harus diperbaiki. Ini karena usulan defisit diperlebar diatas 3%. tetapi  serapan pemda masih kurang optimal dan maka akan terjadi sisa anggaran lebih yang besar.

Kedua, belanja infrastruktur bisa lebih fokus ke penguatan produksi pangan dan energi. Misalnya daja akses jalan desa, irigasi dan mendorong pembangunan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Jadi langsung dirasakan dampak ke pengendalian inflasi.

Baca Juga: Jokowi Sentil Pemda Karena Rendahnya Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Ketiga, membuka peluang renegosiasi beban bunga utang terhadap kreditur. Opsi DSSI (debt service suspenssion initiative) menurut Bhima bisa memasukkan Indonesia sebagai negara yang berhak meminta penangguhan pembayaran bunga utang.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×