Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengusulkan anggaran ketahanan pangan senilai Rp 104,3 triliun hingga Rp 124,3 triliun di tahun depan.
Anggaran ini ditujukan untuk program ketahanan pangan nasional mulai dari penguatan sarana dan prasarana, penguatan tata kelola sistem logistik, penguatan cadangan pangan nasional hingga peningkatan produksi pangan domestik.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori meragukan anggaran tersebut dapat berdampak maksimal pada program ketahanan pangan utamanya terkait peningkatan produksi dalam negeri.
"Saya duga alokasinya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya, dimana salah satu alokasi terbesarnya untuk bantuan pangan, serta bantuan pangan non tunai (BPNT), kalau tidak salah program ini saja bisa sampai Rp 44 triliun," kata Khudori kepada Kontan.co.id, Selasa (20/6).
Baca Juga: Komisi VI DPR Setujui Pemberian PMN untuk Perusahaan BUMN Ini
Kemudian, alokasi terbesar kedua menurutnya terkait dengan sarana dan prasarana pertanian termasuk irigasi, bendungan, embung, subsidi pupuk.
Namun menurut pembangunan infrastruktur pertanian tersebut belum berdampak maksimal pada peningkatan produksi pangan dalam negeri.
"Pembangunan infrastruktur pertanian sepertinya tidak linier dengan peningkatan produksi," jelas Khudori.
Padahal kata dia, pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan poduksi pertanian di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan jauh lebih baik dari pemimpinan sebelumnya.
"Tapi kalau baca hasil audit BPK (berbagai tahun), kesimpulannya mengenaskan yaitu pembangunan infrastruktur (salah satunya irigasi) tidak diketahui benefitnya atau sumbanganya bagi peningkatan produksi pertanian," terang Khudori.
"Atau, misalnya, bendungan sudah dibangun, tapi jaringan irigasi yang memanfaatkan air dari bendungan ini belum ada. Akhirnya air yang ditampung di bendungan tidak termanfaatkan dengan baik," tambah Khudori.
Demikian pula subsidi pupuk. Ia menilai dampaknya juga belum maksimal karena tidak bisa dipastikan subsidi pupuk itu benar-benar tepat sasaran dan dinikmati petani.
Untuk itu, menurutnya selain alokasi anggaran diperbesar yang tidak kalah penting adalah mengevaluasi aneka anggaran ketahanan pangan itu bagaimana efektivitasnya.
"Hal ini untuk memastikan sumbangannya pada peningkatan produksi pangan," terang Khudori.
Baca Juga: Badan Pangan Perkuat Stok Cadangan Pangan Pemerintah untuk Antisipasi Efek El Nino
Dihubungi secara terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan peningkatan anggaran ketahanan pangan ini merupakan bukti bahwa pemerintah menaruh perhatia terhadap pangan nasional dan instrumen pendukungnya.
Namun ia menegaskan bahwa anggaran tersebut nantinya akan disebar kepada seluruh kementerian dan lembaga (k/l) yang terkait.
Sementara Badan Pangan tahun depan mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 441 miliar. Anggaran ini untuk mendukung berbagai prorgam Badan Pangan Nasional termasuk yang kaitanya dengan ketahanan pangan nasional.
"Secara gambaran besarnya, Badan Perencanaan pembangunan nasional yang lebih paham. Tapi untuk produk yang bisa kita produksi dalam negeri ditingkatkan produksinya," jelas Arief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
