Anggaran BGN Rp 268 Triliun di APBN 2026, Efek ke Ekonomi Bergantung Eksekusi

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi yang terbesar dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dalam beleid tersebut, anggaran BGN ditetapkan sebesar Rp 268 triliun, meningkat signifikan dibandingkan anggaran tahun ini yang sebesar Rp 116,6 triliun.

Setidaknya, ada 10 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan anggaran belanja terbesar. Pertama, BGN. Kedua, Kementerian Pertahanan sebesar Rp 187,1 triliun, naik dari tahun ini Rp 166,26 triliun.

Ketiga, Kepolisian Negara RI sebesar Rp 146 triliun, meningkat dari Rp 126 triliun.

Keempat, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 118,5 triliun, naik dari sebelumnya Rp 116,22 triliun saat masih berada di bawah Kementerian PUPR sebelum pemisahan.

Kelima, Kementerian Kesehatan sebesar Rp 114 triliun, naik dari Rp 105,64 triliun. Keenam, Kementerian Agama sebesar Rp 88,8 triliun, meningkat dari Rp 79,16 triliun. Ketujuh, Kementerian Sosial sebesar Rp 84,4 triliun, naik dari Rp 79,58 triliun.

Kedelapan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp 61,8 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya Rp 93,60 triliun saat masih berada di bawah Kemendikbud Ristek. Kesembilan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp 56,6 triliun.

Kesepuluh, Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun, relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, total belanja negara dalam APBN 2026 mencapai Rp 3.842,7 triliun, meningkat dari outlook tahun ini sebesar Rp 2.865,5 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, secara teori belanja pemerintah memang dapat menggerakkan ekonomi. Namun, dampaknya sangat ditentukan oleh kualitas arah belanja dan kecepatan realisasinya, bukan sekadar besarannya.

Khusus untuk BGN melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Yusuf menilai besarnya anggaran membuat potensinya terhadap perekonomian juga besar.

“Jika belanjanya benar-benar masuk ke sektor riil seperti menyerap produksi petani, UMKM pangan, logistik daerah, dan tenaga kerja lokal, maka efek penggandanya bisa kuat,” ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (22/1/2026).

Namun, ia mengingatkan, MBG merupakan program baru dengan skema kompleks dan tata kelola yang belum sepenuhnya teruji. Ia mencontohkan, pada tahun lalu banyak program besar tersendat di tahap awal karena persoalan regulasi, pengadaan, masalah teknis, hingga koordinasi pusat dan daerah. Jika pola eksekusi lambat tersebut terulang, dorongan terhadap ekonomi juga akan tertunda.

Untuk anggaran di Kementerian Pertahanan dan Polri, Yusuf menilai dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif lebih terbatas dibandingkan belanja produktif. Efek ekonomi baru akan terasa jika belanja diarahkan ke industri dalam negeri dan sektor padat karya. Jika dominan pada impor peralatan dan belanja operasional, multiplier domestik akan kecil dan kebocoran ke luar negeri membesar, sementara serapan tenaga kerja di dalam negeri minim.

Sementara itu, belanja di sektor pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan sosial dinilai lebih langsung menopang aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur menggerakkan investasi dan konstruksi, kesehatan dan pendidikan memperkuat produktivitas tenaga kerja, sementara program sosial menjaga daya beli masyarakat.

“Tapi lagi-lagi kuncinya ada di eksekusi. Ketika realisasi belanja menumpuk di akhir tahun seperti yang sering terjadi, efek stimulusnya tidak optimal karena ekonomi membutuhkan dorongan konsisten sejak awal tahun, bukan lonjakan sesaat di penghujung anggaran,” ungkapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai anggaran belanja tahun ini belum tentu signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Tidak bisa dikatakan APBN 2026 pro growth. Kita harus bersiap pertumbuhan ekonomi 2026 sama atau lebih rendah dari 2025,” kata Wija.

Ia menilai, belanja pemerintah, khususnya dari K/L, tidak akan terlalu signifikan menjadi penopang perekonomian. Menurutnya, ada peluang pemangkasan belanja sebagai konsekuensi penerimaan negara yang diprediksi seret.

Agar belanja K/L dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar, alokasi anggaran perlu diarahkan ke program yang lebih menstimulasi ekonomi.

“Misalnya perumahan rakyat, infrastruktur, pengembangan UMKM, pertanian, dan kelautan. Belanja untuk pertahanan, kepolisian, dan MBG idealnya dikurangi,” tandasnya