Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengalokasikan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 27,35 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyebut, jumlah proyek yang memanfaatkan pembiayaan SBSN bertambah dari 619 proyek pada tahun lalu menjadi 728 pada tahun ini.
“Hari ini kita bicarakan tentang rencana 2020 agar proyek-proyek SBSN bisa dijalankan dengan baik sejak awal. Memetakan tantangan dan masalah untuk dicari solusinya setelah belajar dari pengalaman di 2019 lalu,” tutur Luky pada Forum Koordinasi Penyiapan Proyek SBSN Tahun 2021 dan Kick Off Pelaksanaan Proyek SBSN Tahun 2020, Kamis (23/1).
Baca Juga: Alokasi sukuk proyek infrastruktur capai Rp 27,35 triliun di 2020
DJPPR mencatat, proyek yang dibiayai oleh SBSN paling banyak berasal dari Kementerian PUPR yaitu sebanyak 237 proyek. Terdiri dari 171 proyek infrastruktur jalan dan jembatan, serta 66 proyek infrastruktur sumber daya air seperti irigasi, embung, bendungan, danau, drainase, hingga pengendali banjir dan lahar.
Selanjutnya, Kementerian Agama berencana membangun 40 proyek asrama haji dan Pusat Layanan Haji Terpadu, 228 proyek balai nikah dan manasik haji, serta 8 proyek gedung dan fasilitas PTKI dan 136 Madrasah menggunakan pembiayaan SBSN.
Kemenhub mengajukan 19 proyek infrastruktur transportasi Perkeretaapian, tiga terminal, empat pelabuhan, dan empat bandara, Kemendikbud memiliki 24 proyek gedung dan fasilitas perguruan tinggi, serta LIPI dengan empat proyek sarana pengembangan Iptek dan laboratorium riset.
Kementerian LHK mengajukan enam proyek Taman Nasional, dua laboratorium dan satu SMK Kehutanan. Begitu juga dengan LAPAN dan BSN yang masing-masing mengajukan satu proyek laboratorium untuk dibiayai menggunakan penerbitan SBSN tahun ini.
“Masih paling banyak pembiayaan untuk proyek infrastruktur, tapi ada juga infrastruktur sosial seperti di bawah Kemenag ada pembangunan Madrasah, perguruan tinggi Islam, asrama haji dan sebagainya,” tutur Luky.
Baca Juga: Kementerian PUPR selesaikan pembangunan dua underpass di Yogyakarta
Sepanjang 2020, Kemenkeu menetapkan penerbitan SBSN sekitar 26% dari total penerbitan SBN Bruto yang sebesar Rp 735,52 triliun. Adapun, pemerintah telah menyerap Rp 7 triliun dari penawaran yang masuk sebesar Rp 59,14 triliun pada lelang SBSN perdana di tahun ini yang berlangsung Selasa (14/1) lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
