kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Alasan SPBU di Jakpus tak boleh jual BBM subsidi


Selasa, 05 Agustus 2014 / 13:37 WIB
Alasan SPBU di Jakpus tak boleh jual BBM subsidi
Nonton drama Korea Call It Love sub Indo dibintangi Lee Sung Kyung, salah satu drama Korea terbaru Februari 2023 di Disney+.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi terutama solar di Jakarta Pusat pada 1 Agustus 2014, lalu apa alasan pemerintah memilih Jakarta Pusat sebagai daerah yang dilarang menjual solah bersubsidi?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan bahwa alasan pengendalian solar subsidi di Jakpus adalah karena SPBU di Jakpus terletak pada kawasan yang masuk kategori elit, di mana taraf ekonomi masyarakatnya menengah ke atas.

"Mengapa di Jakarta Pusat pengendalian solar subsidi? Di Jakpus itu ada 26 SPBUdan berada di kawasan utama di Jakarta yang orangnya relatif mampu," ujar Jero Wacik saat menggelar Jumpa Pers di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Dia menambahkan, pengendalian solar bersubsidi di Jakpus adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stok BBM bersubsidi termasuk solar. Menurut Jero, jika pengendalian ini tidak dilakukan maka stok BBM bersubsidi yaitu sebanyak 46,6 juta kilo liter tidak akan mencukupi sampai akhir tahun.

Jakarta Pusat adalah salah satu klatser atau wilayah yang dibatasi penjualan Solar bersubsidi di Indonesia. Sementara daerah-daerah lain hanya dibeberapa titik saja yaitu SPBU di daerah pertambangan, perkebunan dan kawasan industri.

"Jadi yang subsidi bisa ke masyarakat menengah ke bawah. Pokoknya Tidak ada pencabutan subsidi, yang ada adalah pengendalian BBM bersubsi di klaster tertentu, di jakpus, terus di daerah pertambngan, perkebunan," tandas Jero. (Yoga Sukmana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×