Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo, telah menyiapkan strategi untuk mengatasi persoalan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun, apa langkah pertama yang akan dia lakukan di tahun pertamanya, jika terpilih menjadi Presiden RI?
Tim ekonomi, khususnya bidang energi, Darmawan Prasodjo mengatakan, Jokowi akan fokus pada mengurangi kebocoran-kebocoran akibat penyelundupan BBM ke luar negeri. “Ada kebocoran penggunaan BBM karena adanya penyelundupan itu sebesar 15%, sekitar Rp 42 triliun,” kata dia ditemui di Jokowi-JK Center, Jakarta, Kamis (12/6/2014).
Dalam dokumen visi-misi Jokowi-JK, pasangan tersebut menargetkan mengurangi subsidi BBM sebesar Rp 60 triliun. Darmo mengatakan, jika pengawasan ke aparat daerah diperkuat, setidaknya Rp 42 triliun dari penyelundupan itu bisa dihemat. Permasalahan penyelundupan saat ini disebabkan distribusi yang sangat lemah.
“Pemerintah itu absen, ada krisis kepemimpinan, krisis manajemen. Ini persis yang dihadapi Pak Jokowi di Solo, waduk Pluit, Tanah Abang, birokrasi dan aparat di bawah kurang mendapat kepemimpinan yang bisa menjadi teladan,” ujarnya. Atas dasar itu, sederhananya, jawaban untuk menghilangkan penyelundupan itu ada pada kepemimpinan dari mantan walikota Surakarta itu. “Pak jokowi itu kejeniusannya itu dalam bentuk aksi,” kata dia.
Selain meningkatkan pengawasan hingga dapat menekan penyelundupan, pada tahun pertama akan dimulai konversi BBM yang mahal ke gas yang murah. Selain itu, pemborosan 20% BBM bersubsidi juga akan ditekan dengan memperbanyak transportasi publik, dan menata kota. “Pak Jokowi akan hadapi masalah subsidi BBM ini secara komprehensif,” kata politisi PDI-Perjuangan itu. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
