Tolak Rancangan Pembatasan Kadar Nikotin, APTI Minta Perlindungan Presiden Prabowo

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menegaskan penolakan terhadap rencana pengaturan pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTI Muhdi bahkan memohon perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto karena kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlangsungan petani tembakau dan varietas tembakau lokal.

Muhdi mengatakan, jika aturan pembatasan kadar nikotin di bawah 1 miligram dan kadar tar di bawah 10 miligram diterapkan, petani akan kehilangan pasar bagi hasil panennya. Menurutnya, selama ini sekitar 99% hasil panen tembakau diserap oleh industri hasil tembakau (IHT).

Baca Juga: Purbaya: Tarif Cukai Rokok Tahun Depan Tak Naik, Ada Layer Baru

"Implikasinya sangat besar bagi petani. Jika pembatasan kadar nikotin harus di bawah 1 mg dan tar harus di bawah 10 mg dipaksakan sekarang, bagaimana nasib petani? Ke mana hasil panen kami dijual? Selama ini 99% hasil panen kami diserap industri hasil tembakau," ujar Muhdi dalam acara Pernyataan Sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama 37 asosiasi sektoral rantai pasok IHT terkait dampak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 beserta aturan turunannya, dikutip Sabtu (25/7).

Ia menegaskan, industri hasil tembakau selama ini menjadi sektor yang mampu menyerap produksi tembakau dan cengkeh lokal secara mandiri. Karena itu, APTI menolak keras rencana pembatasan kadar nikotin dan tar yang dinilai berpotensi mematikan mata pencaharian petani.

"Kami menolak dengan tegas rencana aturan pembatasan nikotin dan tar. Dampaknya akan luar biasa. Kami hanya ingin kepastian berusaha dan bekerja dengan tenang agar dapat melanjutkan kehidupan. Tidak ada jaminan bahwa dalam 30 atau 50 tahun akan tercipta varietas tembakau berkadar nikotin rendah. Semua tergantung kebijakan pemerintah," katanya.

Muhdi mengingatkan bahwa sebagian besar petani akan memasuki musim panen pada Agustus hingga September tahun ini. Ketidakpastian terkait regulasi tersebut, menurutnya, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kepastian penyerapan hasil panen.

Ia juga menilai pengembangan varietas tembakau baru dengan kadar nikotin rendah tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena memerlukan perubahan sistem budidaya, termasuk penggunaan pupuk dan tata kelola pertanian.

"Tidak mudah menghasilkan varietas tembakau baru dengan kadar nikotin sangat rendah. Semuanya perlu waktu dan bergantung pada kesiapan pemerintah. Tidak bisa serta-merta, itu sama saja dengan menyuruh petani dibunuh," tegasnya.

Sementara itu, petani tembakau asal Bondowoso, M. Yasid, mengatakan aspirasi penolakan petani telah diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Mengutip surat pernyataan Kemenko PMK, Yasid menyebut pembahasan mengenai ambang batas kadar nikotin dan tar belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah masih akan mengkaji substansi pengaturan tersebut secara komprehensif melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat. Namun, Yasid menilai apabila pembatasan tersebut tetap diberlakukan, dampaknya akan sangat besar bagi sentra produksi tembakau di Jawa Timur.

Menurutnya, Jawa Timur merupakan daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan luas tanam sekitar 120.000 hingga 150.000 hektare setiap tahun dan melibatkan sekitar 1 juta petani. Seluruh varietas tembakau di provinsi tersebut, kata dia, memiliki kandungan nikotin rata-rata minimal 2 miligram sehingga sulit memenuhi batas yang diusulkan.

"Pembatasan kadar nikotin dan tar ini menjadi ancaman nyata bagi petani di Jawa Timur. Semua varietas yang ada memiliki kandungan nikotin rata-rata minimal 2 mg. Ini sangat berat dan sangat merugikan petani," ujar Yasid.

Ia menambahkan, para petani meminta pemerintah membatalkan rancangan aturan tersebut dan melibatkan mereka secara langsung dalam proses pembahasannya.

"Kami bukan anti terhadap regulasi. Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah selama aturannya adil dan setara. Jangan sampai kami diperlakukan tidak adil dengan pembatasan yang justru membunuh sumber penghidupan kami. Kemenko PMK juga berjanji pembahasan masih akan berlanjut, sehingga kami meminta dilibatkan secara langsung dan terbuka dalam proses tersebut," tutupnya.

Baca Juga: BI Optimistis Insentif Baru Mampu Dongkrak Kredit UMKM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News