kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Akil banyak adili sengketa Pilkada di Kalimantan


Jumat, 01 November 2013 / 13:05 WIB
Akil banyak adili sengketa Pilkada di Kalimantan
ILUSTRASI. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Aceh Besar telah mencapai 47.893 anak atau 34,40 persen dari jumlah anak yang wajib KIA. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/YU


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Saat menjadi ketua dan hakim konstitusi, Akil Mochtar ternyata lebih banyak mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah dari Kalimantan, ketimbang panel hakim lainnya.

Hal tersebut tertulis dalam keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Akil Mochtar.

Mahkamah menerima 141 PHPU yang masuk, dan dibagi merata ke dalam tiga panel, oleh panitera Kasianur Sidauruk.

Namun, menurut kesaksian Kasianur, Akil mengadili lebih banyak perkara bersama panelnya, dengan alasan merasa bertanggung jawab untuk memerioritaskan penyelesaiakan perkara di MK.

"Saksi (Kasianur) menerangkan bahwa hakim terlapor (Akil) menangani hampir semua PHPU kepala daerah di daerah Kalimantan," ungkap Abbas Said, anggota MKMK, saat membacakan keterangan saksi di MK, Jumat (1/11/2013).

Ketua MKMK Harjono mengatakan, sebagai ketua, Akil memang berwenang mengubah panel hakim dalam penanganan PHPU.

"Misalnya, dia sudah sidang empat kali, kami baru dua kali, dan (perkara yang membagi) Pak Akil.  Panitera punya daftar dan dibagi sama rata, dan itu diubah sama Pak Akil," papar Harjono yang juga hakim senior di MK. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×