Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang pergantian tahun, pemerintah Indonesia semakin giat mempersiapkan kebutuhan pembiayaan untuk tahun 2025 melalui strategi prefunding.
Langkah ini dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan, termasuk penerbitan sukuk global senilai US$ 2,75 miliar atau setara dengan Rp 43,56 triliun.
Sukuk berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam denominasi dolar AS ini diterbitkan dalam format Reg S/144A, dengan rincian:
- US$ 1,1 miliar bertenor 5,5 tahun (jatuh tempo 2030).
- US$ 900 juta bertenor 10 tahun (jatuh tempo 2034).
- US$ 750 juta bertenor 30 tahun (jatuh tempo 2054).
Baca Juga: Getol Gali Utang untuk Mendanai Program
Lelang Surat Utang dan SBSN
Pemerintah juga menggelar serangkaian lelang yang mencakup satu Surat Utang Negara (SUN) dan dua kali lelang SBSN dengan rincian berikut:
- Lelang SBSN (3 Desember 2024)
Total penawaran: Rp 13,67 triliun.
Jumlah yang dimenangkan: Rp 8 triliun dari 7 seri SBSN.
- Lelang SUN (10 Desember 2024)
Total penawaran: Rp 38,98 triliun.
Jumlah yang dimenangkan: Rp 22 triliun dari 7 seri SUN.
- Lelang SBSN (17 Desember 2024)
Total penawaran: Rp 10,79 triliun.
Jumlah yang dimenangkan: Rp 7,1 triliun dari 7 seri SBSN.
- Private Placement (24 Desember 2024)
Nilai penerbitan: Rp 5 triliun.
Baca Juga: Pemerintah akan Melelang 8 Seri SUN pada Selasa (10/12) Besok, Ini Daftar Lengkapnya
Dengan total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 85,66 triliun, kebutuhan pembiayaan untuk tahun 2025 tampak cukup besar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto membenarkan bahwa penerbitan SUN senilai Rp 5 triliun melalui mekanisme private placement merupakan bagian dari strategi prefunding untuk pembiayaan 2025.
"Private placement Rp 5 triliun untuk prefunding 2025. Tenor disesuaikan dengan kebutuhan investor," ujar Suminto kepada Kontan.co.id, Minggu (29/12).
Dana ini akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025. Namun, Suminto menegaskan bahwa identitas investor, baik dalam mekanisme lelang maupun private placement, tidak akan diungkapkan.
"Prefunding 2025 dicatat sebagai penerimaan pembiayaan 2025," tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Rilis Sukuk Global US$ 2,75 untuk Prefunding, Ini Kata Ekonom
Pengelolaan Utang yang Hati-Hati
Suminto menjelaskan bahwa pengadaan utang tahun 2025 dilakukan secara hati-hati dengan menjaga biaya bunga tetap rendah dan risiko tetap terkendali.
Risiko portofolio utang, seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko refinancing, akan terus dikelola pada level optimal.
Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik di tengah kondisi global yang dinamis, termasuk dampak kebijakan negara maju dan dinamika geopolitik.
"Secara makro, pengelolaan ekonomi dan fiskal yang sehat mendukung pasar keuangan yang kondusif," ujar Suminto.
Pada sisi mikro, strategi penerbitan SBN dirancang fleksibel dan oportunistik, menyesuaikan kondisi pasar, posisi kas pemerintah, serta kebutuhan pembiayaan APBN.
Pemerintah juga terus memperluas basis investor, baik domestik maupun internasional, melalui diversifikasi instrumen.
Baca Juga: Modal Belanja Awal Tahun Depan dari Sukuk Global
Partisipasi Investor Ritel Meningkat
Pemerintah terus meningkatkan partisipasi investor ritel melalui edukasi dan literasi keuangan. Dalam dua tahun terakhir, penerbitan SBN ritel rata-rata mencapai Rp 148 triliun per tahun.
Hingga 17 Desember 2024, kepemilikan SBN oleh investor ritel meningkat sebesar Rp 104,33 triliun.
Pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan instrumen tematik, seperti green bonds, SDG bonds, dan blue bonds, untuk mendukung pembiayaan perubahan iklim serta pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Suminto menambahkan bahwa prefunding untuk pembiayaan APBN 2025 dilakukan dengan berbagai pertimbangan berikut:
- Memanfaatkan likuiditas pasar yang cukup baik di akhir tahun 2024.
- Mengelola penerbitan SBN tahun 2025 untuk memitigasi risiko global, seperti arah kebijakan moneter negara maju dan dinamika geopolitik.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembiayaan yang efektif di tengah tantangan global.
Selanjutnya: Celios: Program Makan Bergizi Gratis Rawan Jadi Ladang Korupsi Baru
Menarik Dibaca: Apa Saja Buah yang Bagus untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi? Ini 5 Pilihannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
