Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
BADUNG. Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari bursa calon Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengungkapkan, keputusan mundurnya karena menganggap pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar tak berjalan secara demokratis dan fair.
"Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah mendukung saya. Saya menarik diri dari proses pencalonan (sebagai ketua umum) di Munas," kata Airlangga, dalam konferensi pers di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12) malam.
Airlangga menjelaskan, ia mengikuti seluruh sidang paripurna selama Munas IX berlangsung. Berdasarkan pengamatannya, Munas tersebut diwarnai sejumlah kejanggalan. Kejanggalan itu di antaranya, tidak dibaginya secara merata agenda dan tata tertib Munas. Hal ini, kata dia, baru sekali ini terjadi di Golkar.
Kejanggalan lainnya, lanjut Airlangga, saat tata tertib Munas disahkan. Tata tertib itu tidak dibacakan pasal per pasal, tetapi langsung disahkan dalam sidang. Dalam tata tertib itu, kata Airlangga, ada sebuah pasal yang sangat berkaitan dengan tata tertib pencalonan ketua umum harus melalui mekanisme voting tertutup dua putaran.
Semua calon ketua umum harus mendapatkan 30 persen dukungan dari pemilik suara, tapi kemudian diubah mekanismenya menjadi harus membawa surat dukungan yang dibuat di periode Munas.
"Saya sendiri tidak takut untuk bersaing dalam pencalonan ketua umum. Saya berproses secara konstitusi. Tapi kalau bersaing secara demokratis sudah ditutup, tentunya tidak ada lagi kesempatan untuk saya," ujarnya.
Dengan mundurnya Airlangga Hartarto, kini hanya Aburizal Bakrie yang berpeluang besar menjadi Ketua Umum Golkar untuk lima tahun mendatang. Waktu pemilihan terjadwal digelar pada Selasa (2/12). (Indra Akuntono)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
