Reporter: Fahriyadi |
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama menilai bahwa kisruh soal program Kartu Jakarta Sehat (KJS) terlalu dipolitisasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga muncul rencana untuk menggunakan hak interpelasi.
"KJS ini sepertinya terlalu dipolitisasi, karena belum dua bulan sudah ribut. Seperti sedang menunggu waktu Rumah Sakit (RS) yang menyatakan mundur dan langsung 'hajar', " ujar Basuki di Balaikota, Jumat (24/5) malam.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini DPRD terlalu cepat menghajar Pemprov DKI soal KJS ini.
Kendati begitu, Basuki mengaku mau tak mau Pemprov harus menerima jika DPRD mengajukan hak interpelasi ini.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku heran tentang hak interpelasi ini. Ia mengklaim telah bertanya kepada salah satu anggota DPRD yang enggan ia sebut namanya. "Saya tanya ke dia, kenapa kamu tanda tangan? Lalu dia jawab karena ada yang tanda tangan, maka dia ikut tanda tangan juga," ucap Basuki.
Lebih lanjut, Ia mengatakan pihak Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur (Joko Widodo) tidak takut menghadapi interpelasi ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
