kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Basuki: Hak nanya saja belagu banget!


Jumat, 24 Mei 2013 / 13:06 WIB
Basuki: Hak nanya saja belagu banget!
ILUSTRASI. Watu Tapak Camp Hill di Sleman, Yogyakarta.


Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Basuki Tjahaja Purnama tak ambil pusing terkait rencana di sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi untuk melengserkan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, hak interpelasi itu hanya hak bertanya anggota dewan.

"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka (DPRD) saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Menurut dia, interpelasi merupakan suatu hal yang wajar. Tidak melalui interpelasi pun, kata dia, DPRD DKI kerap bertanya-tanya kepada Jokowi dan Basuki. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga tak masalah apabila DPRD DKI melayangkan surat pemanggilan kepada Pemprov DKI.

Menurutnya, kalau ada rencana memakzulkan Jokowi sebagai Gubernur DKI, hal tersebut tidak semudah yang diucapkan. "Biasa-biasa saja, semua hak tanya biasa saja interpelasi. Kalau mau pemakzulan, bagaimana bisa provinsi itu pemakzulan? Lagipula Pemda itu terdiri dari pemerintah dan DPRD, bukan seperti hubungan DPR RI dan Presiden, kan beda," tuturnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka menilai Jokowi kurang bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) melalui INA CBGs (Indonesia Case Base Groups).

Anggota Komisi E DPRD DKI, Asraf Ali, mengklaim ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi pelengseran Gubernur DKI tersebut. Menanggapi ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga santai. Menurutnya, kalau DPRD DKI kurang mendapatkan penjelasan, maka mereka siap memberi penjelasan. (Kurnia Sari Aziza/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×