Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Direktur Pelayanan PT Asuransi Kesehatan (Askes), Fajriadinur mengatakan bahwa masalah yang terjadi pada 14 Rumah Sakit (RS) swasta yang sempat mengancam mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena kurangnya sosialisasi.
Fajri mengatakan, Askes sebagai pihak yang mengelola program KJS sejak 1 April 2013 lalu memang sudah melakukan sosialisasi soal mekanisme pembayaran klaim RS lewat Indonesia Case Base Groups (INA-CBG's). Sosialisasi itu dilakukan terhadap sejumlah RS di Jakarta.
Lebih jauh, Fajri mengungkapkan, keluhan tarif dalam INA-CBG's yang dirasa kurang oleh pihak RS telah diterima oleh Askes. Hal itu akan dijadikan masukan berharga guna memperbaiki proses yang akan diterapkan dalam BPJS ini nantinya.
Sekadar informasi, program INA-CBG's ini sejatinya bukanlah program baru karena sudah digunakan dalam program Jamkesmas dan melibatkan 500 RS swasta di seluruh Indonesia.
Yang menjadi masalah, lanjut Fajri, tarif dalam program INA-CBG's bersifat general. Di sisi lain, tarif tiap RS berbeda-beda sehingga ada beberapa RS yang menilai pembayaran dari Askes rendah.
Menurutnya, polemik yang terjadi disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Hal tersebut akan segera diperbaiki guna menyongsong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) nanti.
"Tim Nasional Casemix Center dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan DKI, dan pihak RS sangat intensif duduk bersama dalam program KJS ini," kata Fajri kepada KONTAN, Kamis (23/5).
BPJS Siap
Carut-marut KJS dipandang sejumlah pihak menjadi sinyal bahaya untuk menghadapi BPJS. Tapi, menurutnya, Askes sudah siap menjelang 1 Januari 2014 ini.
"Kami sudah menghitung mundur dan terus mempersiapkan diri. Persiapan kami pun bisa dimonitoring langsung oleh publik," tuturnya.
Menurutnya, progres persiapan Askes menuju BPJS sudah sesuai dengan rencana yang disusun sebelumnya. Ia bilang, infrastruktur berupa pembangunan data base kepesertaan sudah disiapkan untuk mengakomodir peserta BPJS nantinya.
Selain melakukan apa yang menjadi tugas Askes, Fajri mengatakan bahwa manajemen Askes juga terus mendorong kesiapan regulasi-regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
