kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Ahok jadi tersangka, ini kata Wapres Jusuf Kalla


Rabu, 16 November 2016 / 11:49 WIB
Ahok jadi tersangka, ini kata Wapres Jusuf Kalla


Reporter: Sanny Cicilia | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomentar soal penetapan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, sebagai tersangka.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Saat dijumpai usai menyampaikan pidato di kegiatan International Business Integrity Conference (IBIC) 2016 di Jakarta, Rabu (16/11), Kalla sempat terkejut ketika mendengar kabar penetapan itu dari awak media.

"Apa sudah?" tanya Kalla kepada awak media sembari melihat jam tangan di lengan kirinya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun meminta Ahok menjalani seluruh proses hukum yang sedang dihadapi.

Ia menegaskan, proses hukum terhadap Ahok itu belum bersifat final.

"Jadi Ahok mesti menjalani. Itu kan tersangka, belum tentu terhukum kan. Ya, nantilah kita lihat lagi," ujar Kalla.

Sebelumnya, Bareskrim telah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri, Selasa (15/11).

Hasil gelar perkara itu menyatakan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Diraih kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka," kata Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri, Rabu (16/11).

"Dengan demikian, (perkara ini) akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Basuki Tjahaja Purnamasebagai tersangka," ujarnya.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×