Agar Hemat Anggaran, MBG Watch Minta Pengelolaan MBG Digeser ke Sekolah

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Koalisi masyarakat sipil pengawas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau MBG Watch mendorong pemerintah mengubah tata kelola program MBG dari yang saat ini tersentralisasi melalui dapur besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi lebih terdesentralisasi dengan melibatkan sekolah.

Anggota MBG Watch Media Wahyudi Askar mengatakan, perubahan tata kelola tersebut diperlukan apabila pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program MBG.

“Penghematan anggaran hanya bisa dilakukan dengan efektif kalau pengelolaan MBG diubah, dari yang tersentralisasi dari dapur-dapur besar itu digeser ke sekolah,” ujar Media kepada Kontan, Senin (27/7/2026).

Menurutnya, penghematan anggaran tidak dapat hanya dilakukan melalui refocusing dengan mempertahankan desain program MBG yang saat ini berjalan. Pasalnya, skema yang mengandalkan SPPG dan vendor besar tetap membutuhkan anggaran yang besar.

“Kalau di-refocusing dengan skema yang sekarang, paling kurang beberapa triliun saja tetap akan besar dan memakan anggaran pendidikan yang sangat besar,” jelasnya.

Oleh karena itu, Media menilai upaya efisiensi anggaran harus dibarengi dengan perubahan tata kelola. Menurutnya, pengelolaan MBG perlu digeser menjadi lebih terdesentralisasi dengan melibatkan sekolah sebagai bagian dari pengelolaan program.

Ia menilai, apabila desain pengelolaan MBG tetap tersentralisasi seperti saat ini, program tersebut akan tetap membutuhkan biaya besar. Salah satu penyebabnya adalah panjangnya rantai pasok dalam skema dapur SPPG berskala besar.

“Kenapa kalau tidak diubah desainnya akan tetap boros? Ya pasti boros karena skemanya SPPG besar, rantai pasoknya jadi panjang dan kita tahu sangat tidak efisien,” katanya.

Menurut Media, besarnya biaya operasional dalam rantai pasok tersebut berpotensi membuat anggaran program lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional, alih-alih memberikan manfaat yang optimal kepada penerima program.

Lebih lanjut, ia juga menilai desain pengelolaan MBG yang saat ini masih bertumpu pada SPPG besar dan yayasan atau pihak swasta berisiko membuat program tidak menjangkau daerah yang paling membutuhkan.

Media menilai, skema tersebut belum dirancang secara optimal untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan tingkat stunting yang tinggi.

“Kami juga tahu kalau basisnya masih sama seperti sekarang, tidak akan sampai ke daerah 3T dan daerah yang membutuhkan yang memang stunting-nya tinggi,” katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan desain awal program yang masih mengandalkan SPPG besar dalam pelaksanaannya. Padahal, kata Media, apabila tujuan MBG juga diarahkan untuk menangani persoalan stunting, maka desain pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kelompok sasaran.

“Karena desainnya memang tidak diskemakan untuk penanganan stunting karena SPPG besar itu yayasan, itu swasta,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, pada pekan depan untuk membahas besaran anggaran setelah dilakukan evaluasi tata kelola program.

Purbaya mengatakan pertemuan tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pekan ini bersama Kepala BGN saat itu, Nanik S. Deyang.

Namun, agenda ditunda menyusul pergantian kepemimpinan di BGN setelah Nanik mengundurkan diri dan posisinya digantikan oleh Sudaryono.

"Saya lihat seperti apa," kata Purbaya di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Menurut Purbaya, penundaan dilakukan agar jajaran pimpinan baru BGN memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi internal sebelum pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

Karena itu, pertemuan baru akan dijadwalkan pada pekan depan untuk melihat perkembangan serta arah kebijakan yang akan ditempuh BGN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News