Reporter: Grace Olivia | Editor: Anna Suci Perwitasari
ADB mencatat, DJPK Kemenkeu sebagai badan pelaksana (executing agency) seharusnya merekrut empat orang-bulan (person-month) konsultan internasional dan 19 person-month konsultan lokal yang terdiri dari individu dan perusahaan spesialisasi peringkat kredit, persiapan obligasi, serta penilaian dan pemilihan proyek.
Namun, kenyataannya pemerintah hanya merekrut 14 person-month konsultan lokal spesialisasi peningkatan kapasitas. “Akibat keterlambatan yang signifikan dalam merekrut konsultan, rekrutmen para ahli yang diharapkan untuk penilaian kredit dan penilaian proyek dan pekerjaan persiapan penerbitan obligasi tidak diaktualisasikan oleh proyek ini,” tulis ADB.
Keterlambatan perekrutan konsultan ahli ini juga menyebabkan pemerintah memperpanjang masa pinjaman proyek selama setahun. Masa pinjaman proyek bantuan teknis ini tercatat resmi berakhir pada 30 April 2017 lalu.
Baca Juga: Kurangnya pemahaman pemda jadi hambatan penerbitan obligasi daerah
Selama periode tersebut, ADB melaksanakan konsultasi bantuan teknis kepada DJPK Kemenkeu dan beberapa institusi terkait lainnya, seperti OJK, Bank Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenko Perekonomian, dan Pemprov Jawa Barat. Proses konsultansi dan koordinasi dinilai berjalan cukup memuaskan.
Namun, salah satu output penting dari proyek pinjaman ini dinilai gagal tercapai (not achieved) yaitu kapasitas Pemprov Jabar dalam menentukan proyek yang akan dibiayai dengan penerbitan obligasi daerah.
Proyek yang sedianya disepakati menjadi underlying obligasi daerah Jabar yaitu Bandara Kertajati akhirnya diputuskan dibiayai oleh APBN pemerintah pusat.
“Akibatnya proses program obligasi daerah Jabar tertunda. Namun, bantuan teknis telah membantu kapasitas pemprov dalam mencocokkan proyek infrastruktur kota dengan skema pembiayaan yang sesuai melalui kerangka kerja pembiayaan daerah yang dikembangkan oleh konsultan,” terang ADB.
