Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2025 lebih awal, untuk mengurai kepadatan arus mudik.
Hal ini dibahas oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam pertemuan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jumat (24/1).
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas strategi lintas sektor guna memastikan kesiapan penyelenggaraan angkutan yang selamat, nyaman, dan efisien selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2025.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah waktu pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada para tenaga kerja. Menhub berharap dapat mengoordinasikan ini dengan Kemnaker.
"Pembayaran THR lebih awal diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan waktu dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran," kata Dudy dikutip dari laman resmi Kemenhub, Sabtu (25/1).
Ia menyoroti momentum dua hari besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret–1 April 2025. Menhub menilai, batas waktu dimulainya dan selesainya libur akan memengaruhi tingkat kepadatan jalan dan tingginya pemanfaatan layanan di berbagai moda transportasi.
Baca Juga: 4 Tips Menyiapkan Dana Darurat Keluarga Agar Bisa Digunakan saat Mendesak
"Masa libur panjang akan berdampak signifikan pada lonjakan pergerakan masyarakat. Selain itu, tanggal mulai dan selesainya libur akan berpengaruh pada tingkat kepadatan selama masa angkutan Lebaran nanti. Termasuk juga penentuan puncak arus mudik dan arus balik," tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Dudy memaparkan strategi Kemenhub dalam menghadapi angkutan Lebaran mendatang. Strategi tersebut yakni implementasi buffer zone untuk mengurai kemacetan di akses menuju Pelabuhan Penyeberangan (Merak-Bakauheni) dan optimalisasi terminal yang masih kurang dimanfaatkan untuk digunakan maskapai bertarif rendah dalam mendukung penurunan harga tiket pesawat yang berkelanjutan.
Kemudian, pelaksanaan layanan direct train dengan tetap mempertimbangkan kesiapan lokomotif dan masinis, optimalisasi aset infrastruktur selagi berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan, serta penyelenggaraan program Mudik Gratis, serta perlunya digitalisasi tiket pada semua moda transportasi.
Baca Juga: Pemerintah Telah Salurkan Anggaran untuk Pensiunan Rp 160,5 Triliun per November 2024
