Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi covid-19 terbukti berdampak pada ekonomi setiap daerah. Sebab itu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta pemerintah melakukan assessment (penilaian) potensi ekonomi setiap daerah.
Wakil Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto menyebutkan, dengan adanya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka pemerintah sebaiknya melakukan quick assessment terkait dengan potensi ekonomi di setiap daerah.
Karena, meski saat ini terdapat sektor yang menurun, tetapi juga terdapat sektor yang permintaannya terbilang tinggi. Misalnya seperti produk kerajinan rumah, dekorasi rumah, urban farming dan hal lainnya.
Baca Juga: Apeksi minta realisasi belanja pemerintah dipercepat
“Pemerintah pusat harus melakukan quick assessment masing-masing daerah untuk kemudian dibantu,” kata Bima ketika dihubungi, Selasa (21/7).
Selain itu, Walikota Bogor ini mengingatkan agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Ia menyebut, koordinasi itu bermasalah ketika pengambil keputusannya itu tidak jelas siapa. Disamping itu, Bima menilai pelaksanaan tugas komite harus dievaluasi setiap bulan. Bahkan jika perlu dilakukan setiap dua minggu sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
“Koordinasi itu bermasalah ketika pengambil keputusannya itu tidak jelas siapa, kadang-kadang diwakilkan oleh dirjen, diwakilkan oleh staf dan lain-lain. Jadi menurut saya ini harus efektif,” ucap Bima.
Lebih lanjut, Bima menyebut, harus ada penyederhanaan rantai birokrasi dan sistem pengambilan keputusan. Jadi komite ini tidak ada gunanya jika mengikuti pola-pola yang selama ini ada.
Selain itu, Apeksi meminta pemerintah pusat harus menyadari jika pemulihan ekonomi saat ini jangan hanya mengandalkan sektor swasta atau korporasi mengingat sektor ini terbilang masih belum bangkit. Akan tetapi, pemerintah pusat harus melakukan government spending karena saat ini government spending ini merupakan sumber utama untuk mengerek ekonomi.
“Pemerintah pusat punya uang, punya alokasi dana, jadi government spending ini sources yang utama, mempercepat spending ini. Komite ini harus mengakselerasi government spending tadi,” ujar Bima.
Baca Juga: Program padat karya tunai Kementerian PUPR serap 387.549 tenaga kerja
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
