Reporter: Adi Wikanto |
JAKARTA. Tahun 2011, Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemkop) hanya membutuhkan tambahan anggaran Rp 16,57 miliar. Jumlah ini menyusut dari permintaan awal yang mencapai Rp 106,57 miliar.
Sebenarnya, tahun anggaran 2011, Kemkop sudah mendapat pagu sementara Rp 220,4 miliar. Namun, mulai tahun depan, Kemkop mendapat tugas khusus dari Presiden untuk program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Komite Ekonomi Nasional (KEN), dan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Untuk tugas khusus tersebut, awalnya Kemkop mengajukan anggaran Rp 106,57 miliar.
Perincian penggunaan anggaran itu, untuk mendukung kerja tim penanggulangan hambatan pasar dalam negeri Rp 10 miliar, KEK Rp 15 miliar, KEN Rp 10,5 miliar, dan EITI Rp 4,48 miliar. Selain itu, juga untuk renovasi gedung eks Mahkamah Konstitusi untuk operasional KEK, KEN, dan EITI Rp 20 miliar serta peralatan kantor Rp 1,8 miliar. Kemudian, untuk pembangunan desk informasi Rp 13 miliar, pembayaran kekurangan gaji pegawai 2011 Rp 5,56 miliar, dan remunerasi Rp 26,22 miliar.
Hanya saja, dalam pagu sementara, Kemkop sudah menganggarkan Rp 90 miliar untuk renovasi gedung. Tapi, setelah dikaji ulang, ternyata renovasi tidak diperlukan. "Hanya butuh sedikit perbaikan saja," kata Hatta Radjasa, Menteri Koordinator Perekonomian, saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jumat (1/10).
Makanya, Hatta mengusulkan, agar dana renovasi tersebut dialokasikan ke pos yang lain. Dengan demikian, Kemkop tidak memerlukan tambahan biaya yang terlalu besar. "Dengan realokasi anggaran, kami hanya kekurangan dana Rp 16,57 miliar saja," terang Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
