kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.405.000   -9.000   -0,64%
  • USD/IDR 15.370
  • IDX 7.722   40,80   0,53%
  • KOMPAS100 1.176   5,28   0,45%
  • LQ45 950   6,41   0,68%
  • ISSI 225   0,01   0,00%
  • IDX30 481   2,75   0,57%
  • IDXHIDIV20 584   2,72   0,47%
  • IDX80 133   0,62   0,47%
  • IDXV30 138   -1,18   -0,84%
  • IDXQ30 161   0,48   0,30%

16.000 Produk Impor di E-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dicoret


Sabtu, 29 Juli 2023 / 05:20 WIB
16.000 Produk Impor di E-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dicoret


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya menggeber belanja produk dalam negeri (PDN). Salah satunya melalui katalog elektronik (e-katalog) pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihhandoyo menyampaikan, salah satu upaya mendorong belanja produk dalam negeri adalah dengan pembekuan produk impor di e-katalog.

Adapun, produk impor yang dibekukan di e-katalog sebagian besar merupakan produk alat kesehatan. Pembekuan produk impor tersebut dilakukan karena telah ada subsitusi produk pengganti yang diproduksi produsen dalam negeri.

"Kalau (sampai) hari ini kami sudah membekukan lebih dari 16.000 produk impor (di e-katalog) yang sudah ada produk dalam negeri subsitusinya," ujar Yulianto ditemui usai acara Road to Business Matching Tahap VI Indonesia Catalogue Expo di Kementerian Keuangan, Jumat (28/7).

Baca Juga: Per 21 Juli 2023, Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Pemerintah Capai 88,8%

Sementara itu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manahutu mengungkapkan, dari 16.000 produk impor di e-katalog yang dibekukan, sekitar 14.000 produk merupakan alat kesehatan.

Ia menyebut, penggunaan produk dalam negeri berdampak pada perekonomian nasional.

Berdasarkan kajian BPS dan Bappenas, aksi afirmasi belanja produk dalam negeri berdampak pada penambahan tenaga kerja sebanyak 277.000 tenaga kerja. Serta berdampak pada penambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,12%.

Sebelumnya, Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, untuk pengadaan barang/ jasa pemerintah, sampai 21 Juli 2023 realisasi belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri sebesar 88,8%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan ditahun lalu yakni 76%.

Sedangkan untuk, realisasi belanja pemerintah produk UMK dan koperasi per 21 Juli mencapai 33,1%. Adapun realisasi produk UMK dan koperasi tahun 2022 mencapai 36,1%.

Sampai 26 Juli 2023 jumlah produk yang tayang di e-katalog sudah 5,6 juta. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun lalu, total produk yang tayang di e-katalog sebanyak 2,4 juta produk.

Adapun per 26 Juli kemarin nilai transaksi di e-Katalog mencapai Rp 113,9 triliun. Nilai transaksi tersebut lebih baik dari tahun lalu sebesar Rp 83,9 triliun.

Baca Juga: Akan Ada Sanksi Penurunan Tukin di Revisi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×