Reporter: Ratih Waseso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Makin banyak produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang masuk e-katalog.
Direktur Pengembangan Pasar Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihandoyo menyebut, hampir 60% produk yang ditayangkan di e-katalog merupakan produk dari UMKM dan koperasi.
Saat ini, total ada 2,88 juta produk UMKM dan koperasi yang sudah tayang di e-katalog.
"Untuk produk tayang UMKM sampai dengan hari ini sejumlah 2.888.366 produk. Total produk tayang 4.846.522, hampir 60% produk ditayangkan oleh UMKM," kata Yulianto kepada Kontan.co.id, Kamis (8/6).
Ia mengatakan, saat ini nilai transaksi dari produk UMKM dan koperasi yang ada di e-katalog sekitar Rp 36,7 triliun dari total transaksi tahun 2023 sebesar Rp 83 triliun.
"Kurang lebih 44% transaksi untuk UMKM," imbuhnya.
Baca Juga: Kemenhan Ajukan Anggaran Rp 350 Triliun untuk Tahun 2024
Yulianto menjelaskan, seperti arahan Presiden Joko Widodo target belanja UMKM tahun ini ialah 40% per belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).
Maka dalam peningkatan pengadaan barang dan jasa yang pro terhadap produk dalam negeri dan UMKM-koperasi, pemerintah melakukan beberapa strategi.
Pertama, penguatan regulasi dengan pengesahan RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik. Kemudian melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
Kedua, pengembangan digitalisasi. Ketiga, profesionalisme SDM PBJ melalui peningkatan aktivitas pendidikan dan pelatihan SDM PBJ. Dan terakhir melakukan peningkatan sinergi antar Kementerian/Lembaga untuk peningkatan belanja pemerintah terhadap produk UMKM dan koperasi.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI (LKPP) Hendrar Prihadi melakukan inisiasi efisiensi belanja pemerintah.
Upaya tersebut dilakukan dengan penggabungan atau konsolidasi paket produk sejenis di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/Pemda) sebagai bentuk strategi penguatan dan pemerataan perekonomian nasional.
"Total sampai per 7 Juni, jumlah efisiensi yang bisa kita lakukan kalau ini kemudian kita launching dan bisa dilaksanakan bersama-sama sudah mencapai Rp 1,69 triliun," kata Hendi dikutip dalam Kanal YouTube LKPP, Kamis (8/6).
Adapun untuk nilai rencana umum pengadaan (RUP) di LKPP tahun ini sebanyak Rp 1.066,4 triliun. Progres pelaksanaan per 29 Mei 2023 mencapai Rp 284,52 triliun atau 26,67% dari perencanaan.
Baca Juga: Konsolidasi Pengadaan Belanja Pemerintah, Kepala LKPP: Efisiensi Rp 1,69 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
