kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.380.000   40.000   1,71%
  • USD/IDR 16.676   -36,00   -0,22%
  • IDX 8.522   -48,37   -0,56%
  • KOMPAS100 1.180   -7,88   -0,66%
  • LQ45 857   -6,19   -0,72%
  • ISSI 299   -0,47   -0,16%
  • IDX30 443   -3,74   -0,84%
  • IDXHIDIV20 513   -5,47   -1,05%
  • IDX80 133   -0,97   -0,73%
  • IDXV30 136   -0,47   -0,35%
  • IDXQ30 142   -1,30   -0,91%

Banyak Tuai Polemik, Wamendagri Beberkan Alasan PBB jadi Primadona Pendapatan Daerah


Senin, 25 Agustus 2025 / 16:45 WIB
Banyak Tuai Polemik, Wamendagri Beberkan Alasan PBB jadi Primadona Pendapatan Daerah
ILUSTRASI. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyapa wartawan saat tiba di Gedung B, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah masih menjadi sorotan publik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/Spt,


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah masih menjadi sorotan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan bahwa pajak daerah masih menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut kontribusi terbesar datang dari PBB-P2, terutama bagi kabupaten dan kota yang telah menerapkan sistem digitalisasi pendataan objek pajak.

"PBB-P2 lah yang menjadi andalan terprimadona dari kota dan kabupaten seluruh Indonesia," ujar Bima dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (25/8/2025).

Baca Juga: Apa Itu Pajak Bumi Bangunan? Arti, Komponen, dan Kenaikan PBB di Sejumlah Daerah

Ia pun menjelaskan alasan PBB masih menjadi primadona dalam pengumpulan pendapatan daerah. Menurutnya, tidak semua daerah di Indonesia memiliki keunggulan atau karakteristik yang bisa meningkatkan PAD. Selain itu, tidak seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik pajak daerah yang sama.

Ia mencontohkan, pajak kendaraan bermotor lebih dominan di provinsi dengan populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara itu, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari sektor perhotelan maupun hiburan lebih menonjol di kota wisata dan metropolitan, misalnya Yogyakarta dan Medan.

"Karena itu bagaimana kemudian kita mendorong daerah untuk melakukan optimalisasi PAD adalah kunci utama sebetulnya untuk kemadirian fiskal di daerah," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×