Reporter: Agus Triyono, Handoyo | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kinerja sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi sorotan. Tak terkecuali kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Para pelaku usaha dan ekonom menilai, kinerja kementerian ini belum terlalu menonjol.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati menuturkan, secara umum dalam 100 hari pertama kinerja kementerian pemerintahan Jokowi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Maklum, selain membutuhkan waktu dan proses, persoalan anggaran sering mengganjal kinerja kementerian, terutama kementerian teknis.
Menurut Enny, kinerja Kementerian teknis seperti PU-Pera sangat bergantung pada anggaran. Bila anggaran tak kunjung cair, pelaksanaan proyek infrastruktur akan terhambat. "Eksekusi proyek tergantung anggaran. Bila anggaran ada, proyek bisa berjalan," katanya kepada KONTAN, kemarin.
Ketua Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menambahkan, meski dalam 100 hari pertama kinerja pemerintahan Jokowi belum bisa dinilai secara utuh, Eddy mengapresiasi beberapa terobosan kebijakan yang telah dilakukan. Di antaranya, Apersi mencatat, Kementerian PU-Pera tampak makin serius menggeber target pembangunan 1 juta rumah dalam setahun.
Selain itu, Kementerian PU-Pera menaikkan nilai subsidi uang muka rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Rp 20 juta. Sebelumnya, subsidi ini hanya Rp 1,8 juta.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yoseph Umar Hadi juga mengapresiasi langkah Kementerian PU dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Ia mencontohkan, rencana pembangunan bendungan dan revitalisasi irigasi serta pembangunan perumahan menjadi nilai plus.
Tapi, dengan upaya awal yang dilakukan Kementerian PU, Eddy memberi skor cukup tinggi yakni 7-8 (1-10). "Nilai sekarang bentuk apresiasi. Secara keseluruhan kita tunggu hasilnya," kata Eddy.
Meski mendapat apresiasi, tapi masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan kementerian ini. Eddy menyatakan, pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh Kementerian PU adalah memangkas birokrasi perizinan, serta mengeliminir biaya perizinan pembangunan perumahan yang tidak resmi.
Selain itu, Kementerian PU-Pera perlu segera membuat pemetaan yang menyeluruh berupa cetak biru perumahan Indonesia. Ini demi mengatasi backlog atau ketersediaan perumahan yang masih jauh di bawah kebutuhan karena harga yang tak terjangkau. Asal tahu saja, saat ini backlog perumahan per tahun sangat besar, yakni 15 juta unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
